Infocakrawala.com – JAKARTA – Kementerian Daya kemudian Narasumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Tenaga Baru Terbarukan dan juga Konservasi Daya (EBTKE) menegaskan bahwa pengembangan hidrogen sebagai energi baru terbarukan mempunyai peluang besar. Karena itu, pemerintah menyiapkan aturan mengenai insentif juga keringanan pajak yang tersebut dibutuhkan para pengembang untuk mempercepat pengembangan hidrogen hijau di tempat Tanah Air.
“Kebijakan yang disebutkan nantinya tercantum di RUU EBET yang dimaksud ketika ini masih di tahap evaluasi. Selain itu pemerintah juga sedang mengkaji strategi hidrogen nasional yang tersebut diharapkan dapat mengempiskan penyelenggaraan unsur bakar fosil,” kata Direktur Aneka EBT Ditjen EBTKE Kementerian ESDM Andrian Feby Misna di tempat acara “Indonesia International Hydrogen Summit 2024” di area Jakarta, pada 19-20 Juni 2024.
Nantinya, di regulasi yang disebutkan juga terdapat standar yang dimaksud mengatur mengenai tax holiday, tax allowance, pajak, kemudian dasar regulasi perdagangan karbon. Pada kesempatan yang mana sama, President Director Pertamina Geothermal Energy (PGE) Julfi Hadi menuturkan bahwa selain insentif, keringanan pajak, subsidi harga, juga pendanaan juga menjadi poin penting yang digunakan harus disiapkan oleh pemerintah.
“Sejauh ini belum ada pedoman standarnya. Kami harap ke depan sudah ada ada aturan ekspor hidrogen, standar produksi serta transportasi, juga skema penyaluran listrik melalui transmisi nasional (power wheeling),” kata Julfi.
Senada dengannya, President Director Medco Power Indonesia, Eka Satria berharap ke depan pemerintah menciptakan regulasi yang digunakan menggalang sektor berkelanjutan serta lingkungan hidrogen rendah karbon. “Dengan begitu bisa saja mengupayakan masuknya penanaman modal asing,” tandasnya.
Senior Adviser of Hydrogen Energy Center Indonesia Seno Adhi Damono menambahkan, penanaman modal pada pengembangan hidrogen dapat mewujudkan masa depan yang digunakan lebih lanjut ramah lingkungan. Pembangunan teknologi hidrogen, tegas Seno, akan menghurangi ketergantungan terhadap pemanfaatan unsur bakar fosil.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, target produksi hidrogen mencapai 9,9 Mtpa (juta ton per tahun) pada 2060. Angka yang disebutkan untuk memenuhi keperluan sektor lapangan usaha sebesar 3,9 Mtpa; transportasi 1,1 Mpta; kelistrikan 4,6 Mpta; serta jaringan gas rumah tangga 0,28 Mpta. Selain empat sektor tersebut, hidrogen juga mempunyai prospek menjadi komoditas ekspor.
Mengenai potensi itu, Deputi Menteri Koordinator Area Kedaulatan Maritim juga Daya Kementerian Koordinator Kemaritiman lalu Penanaman Modal (Kemenko Marves) Jodi Mahardi mengatakan, Indonesia secara geografis dekat dengan negara-negara yang mana miliki permintaan tinggi akan hidrogen bersih, seperti Jepang, Korea Selatan, juga Singapura. Negara-negara tadi, kata dia, bersama-sama mewakili lingkungan ekonomi hidrogen sebesar kurang lebih besar 4 jt ton per tahun.
Di sisi lain, sambung dia, Indonesia mempunyai cadangan gas terbesar kedua pada Asia Pasifik lalu kemungkinan penyimpanan CO2 terbesar ketiga di area kawasan yang dimaksud untuk hidrogen biru. Sementara itu, untuk hidrogen hijau, Indonesia mempunyai peluang panas bumi terbesar kedua pada dunia lalu prospek kapasitas tenaga surya lebih banyak dari 200 GW.
“Sektor hidrogen ini menghadirkan potensi baru bagi Indonesia untuk memanfaatkan sumber daya energinya yang digunakan melimpah guna memacu pertumbuhan dunia usaha yang lebih banyak tinggi,”kataJodi.
Seiring dengan upaya negara-negara untuk mencapai target net zero emission, permintaan hidrogen global diperkirakan akan meningkat lebih banyak dari empat kali lipat antara tahun 2020 serta 2050. Pada tahun 2023, terdapat 1.418 proyek hidrogen bersih yang dimaksud diberitahukan secara global, dengan nilai pembangunan ekonomi mencapai USD570 miliar di area seluruh rantai nilai hidrogen.
