InfoCakrawala.com – Pemerintah pada saat ini tengah memusatkan perhatiannya perkembangan ibu kota Indonesia baru, Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN Nusantara. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk membangun identitas nasional serta mewujudkan pemerataan, baik dari sisi ekonomi, penduduk, maupun pembangunan, dengan mengusung konstruksi kegiatan ekonomi inklusif melalui pusat perhatian pertumbuhan sektor ekonomi baru lalu merata.
IKN Nusantara, terletak di tempat Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur dibangun dengan standar tinggi, berkualitas, adaptif, inovatif, berkesetaraan gender, berkeadilan, berkelanjutan serta bermartabat. Pembangunan IKN Nusantara menerapkan perpaduan Konsep Forest City -didominasi ruang terbuka hijau, Smart City – pengelolaan kota berbasis teknologi, lalu Sponge City – meningkatkan serapan air untuk meminimalisir banjir.
Pada rancangannya, IKN Nusantara menerapkan 8 prinsiputama, yaitu:
1. Desain sesuai kondisi alam
2. Bhineka Tunggal Ika
3. Terhubung terlibat serta mudah diakses
4. Rendah emisi karbon
5. Sirkuler kemudian tangguh
6. Aman juga terjangkau
7. Nyaman serta efisien
8. Peluang kegiatan ekonomi untuk semua
Bangun IKN Nusantara dengan Tata Kelola yang digunakan Baik
Sebagai salah satu pelaksana konstruksi IKN Nusantara, Kementerian Pekerjaan Umum juga Perumahan Rakyat (PUPR) menerapkan beberapa strategi dalam menjalankan kegiatan pembangunannya, antara lain prinsip tata kelola pengerjaan di tempat IKN yang digunakan tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya, tepat manfaat, tepat sasaran, tepat administrasi, tepat kuantitas, juga tepat kualitas.
Pembangunan infrastruktur IKN Nusantara pada tahap awal tahun 2022-2024, antara lain meliputi penyediaan hunian pekerja proyek serta pengerjaan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Dukungan terhadap infrastruktur pada IKN Nusantara yang digunakan dijalani Kementerian PUPR pada 2020 – 2024 sebesar Rp60,99 T untuk 85 paket pekerjaan.
Tahap Pertama Pembangunan
1. Transisi
Kementerian PUPR membangun hunian sebanyak 22 tower untuk para pekerja konstruksi, sehingga mereka itu mendapatkan tempat hunian yang tersebut layak kemudian bersih. Fasilitas rumah untuk para pekerja ini dirancang untuk dapat menampung hingga 16 ribu pekerja konstruksi.
Kementerian PUPR juga mempercepat pembangunan KIPP, yang mana nantinya akan dibangun infrastruktur untuk memfasilitasi urusan kepemerintahan, seperti Istana Negara, kantor kementerian atau lembaga, serta pusat administrasi kenegaraan.
2. Penyediaan Air Baku
Kementerian PUPR juga bertanggung jawab dalam penyediaan air baku, yang digunakan bertujuan untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi penduduk IKN Nusantara lalu sekitarnya melalui penyelenggaraan Bendungan Sepaku Semoi.Selain sebagai penyediaan air baku yang dimaksud nantinya dapat diolah menjadi air minum bagi penduduk yang digunakan tinggal di dalam IKN Nusantara dan juga sekitarnya, Bendungan Sepaku Semoi juga berfungsi sebagai pengendali banjir serta pariwisata air.
3. Pembangunan Akses Jalan
Akses jalan yang dipersiapkan oleh Kementerian PUPR meliputi jalan nasional hingga jalan tol. Jalan nasional yang digunakan dibangun berada pada ruas Jalan Nasional Lingkar Sepaku dalam Kalimantan Timur, yang dimaksud nantinya akan menjadi ruas utama menuju IKN Nusantara.
Pada tahap pertama ini, Kementerian PUPR juga membangun Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat sepanjang 2,99 km kemudian Jalan Sumbu Kebangsaan sisi timur sepanjang 2,96 km.
Pembangunan jalan tol terbagi menjadi 3 segmen meliputi,segmen 3A Karangjoang-KKT Kariangau sepanjang 13,4 km, segmen 3B KKT Kariangau- Simpang Tempadung sepanjang 7,32 km, juga segmen 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,67 km.
Nantinya, jalan tol yang digunakan dibangun ini akan terhubung dengan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) danmempersingkat jarak tempuh dari Balikpapan menuju kawasan inti IKN Nusantara sekaligus meningkatkan mobilitas pengiriman logistik untuk mempercepatpertumbuhan dunia usaha wilayah.
Kementerian PUPR di dalam tahun 2020 – 2024 melaksanakan dukungan terhadap infrastruktur di area IKN untuk 85 paket pekerjaan dengan progres fisik hingga 1 November 2023 sebesar 22,2%.
Dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI pada Senin, 20 November 2023, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, “Progres Pembangunan IKN Nusantara untuk Batch 1 (Tahun 2020 – Maret 2023) anggarannya sebesar Rp24,53T untuk 40 paket pekerjaan dengan progres 53,3%. Sementara, untuk Batch 2 (setelah Maret 2023), anggarannya sebesar Rp36,46T untuk 45 paket pekerjaan dengan progress sebesar 1,3%.”
Pembangunan IKN Nusantara diharapkan dapat menjadi kota yang digunakan berkelanjutan serta berketahanan dan juga dapat memberi dampak pertumbuhan kegiatan ekonomi yang mana merata untuk rakyat sesuai dengan visi Indonesia tahun 2045.
(Sumber: Suara.com)
