Infocakrawala.com – JAKARTA – otoritas diminta meneruskan kegiatan rumah subsidi yang dimaksud menjadi bagian dari Rencana Sejuta Rumah bagi rakyat berpenghasilan rendah (MBR) maupun non MBR. Kuota rumah subsidi untuk MBR diprediksi habis pada September 2024.
“Kami mengharapkan pemerintah menyelamatkan acara rumah subsidi dengan menambah kuota rumah subsidi di tempat tahun 2024,” kata Ketua DPP Lingkup Properti Himpunan Pengusaha Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (Hipka) Ato’ Ismail di keterangan tertulisnya, Hari Jumat (28/6/2024).
Ada beberapa pertimbangan mengapa kegiatan rumah subsidi perlu dilanjutkan. Menurut Ato’, kegiatan rumah subsidi membuka lapangan pekerjaan sebab melibatkan sekitar 1,5 jt pekerja. Rumah subsidi juga sejumlah diminati masyarakat, berdasarkan data 80% jualan properti merupakan rumah subsidi.
“Developer rumah subsidi 80% merupakan UMKM dan juga melibatkan 50% pelaku UMKM. Banyak developer yang mana menggunakan dana perbankan untuk merancang rumah subsidi sehingga menghindari naiknya Non Performing Loan (NPL) bank perlu ketersedian kuota rumah subsidi,” kata Ato’ Ismail.
Ia menjelaskan, industri properti memberikan sumbangsih 16% dari komoditas domestik bruto atau sekitar Rp2.800 triliun. Sementara bidang usaha rumah subsidi mengakibatkan efek ganda (multiflier effect) 185 bidang lainnya mulai dari pabrik semen, besi, pasir, paku, bata, batu, atap, kayu, cat, kunci, furnitur, jasa keuanga, juga lain lain. Progran rumah subsidi merupakan kegiatan Pemulihan Perekonomian Nasional yang dimaksud masih bertambah lalu eksis walau ketika pandemi Covid.
“Dana yang mana dialokasikan pemerintah untuk rumah subsidi kembali lagi pada bentuk pajak seperti Pajak Penghasilan (PPH), Bea Perolehan Hak menghadapi Tanah lalu Bangunan (BPHTB) juga bidang ikutannya ditambah Pajak Pertambahan Angka (PPN), serta keuntungan jasa keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dimaksud terlibat,” katanya.
Untuk mengatasi backlog perumahan, pada mana sebanyak 12 jt keluarga belum mempunyai rumah, maka Hipka menggalang acara 3 jt rumah dari Presiden dan juga Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hipka juga membantu kebijakan pemerintah untuk memungut dana tabungan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bagu Aparatur Sipil Negara (ASN), karyawan Swasta dengan terus melakukan komunikasi lalu bermusyawarah lalu mufakat dengan stakeholder, terkait besaran potongan dan juga hal tehnis lainnya.
“Ada beberapa usulan yang perlu dikaji pemerintah sama-sama stake holder seperti Asosiasi Real Estat Indonesia kemudian Bank BTN juga yang lain terkait skema baru pembiayaan acara rumah subsidi contohnya dana abadi perumahan juga dengan masa subsidi dikurangi dari 20 tahun jadi 10 tahun, sehingga dengan dana APBN yang mana identik didapatkan kuota 2 kali lipat jadi otomatis makin banyak rakyat yang digunakan mampu mendapatkan rumah subsidi,” katanya.
