Infocakrawala.com – Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan datang bertemu dengan Awal Menteri Fumio Kishida di dalam Tokto pada Hari Sabtu (16/12/2023). Pertemuan bilateral Jokowi-Kishida akan datang berlangsung di area sela-sela penyelenggaraan KTT Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) juga Jepang.
Jokowi mengatakan pada konferensi itu akan datang mengundang Negeri Sakura berinvestasi pada pengerjaan Ibu Daerah Perkotaan Nusantara (IKN).
“Ya (akan mengeksplorasi IKN). Kalau rapat dengan negara lain IKN pasti akan dibicarakan,” kata Presiden Jokowi di konferensi pers sesaat sebelum keberangkatannya ke Jepang, dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu.
Dalam pertemuan dengan PM Kishida, Presiden Jokowi menyatakan akan menggerakkan agar penanam modal maupun pemerintah Jepun berinvestasi melalui pembangunan proyek-proyek di area IKN.
Deputi Penanaman Modal lalu Pendanaan Otorita IKN Agung Wicaksono sebelumnya mengungkapkan bahwa surat minat pembangunan ekonomi atau letter of intent (LoI) di area IKN mencapai 328 surat, 25 surat pada antaranya berasal dari Jepang.
Sektor yang mana diminati Jepun salah satunya adalah proyek lumbung pangan atau food estate.
Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono pada November lalu mengatakan perusahaan Negeri Matahari Terbit yakni Sumitomo Group, bekerja identik dengan Salim Group, sedang mempelajari proyek food estate di area IKN.
Lumbung pangan yang disebutkan berlokasi pada Kalimantan Tengah dengan lahan yang dimaksud sudah ada dibuka seluas 43.000 hektare.
“Itu enggak kecil, butuh penanaman modal kemudian teknologi. Nantinya itu sanggup suplai makanan ke IKN, kan lebih banyak dekat daripada dari Jawa,” kata dia.
Selain lumbung pangan, Jepun melalui JICA juga sedang mengkaji proyek konstruksi jalur kereta dengan rute Balikpapan-IKN maupun dalam kawasan IKN sendiri.
Namun, Basuki mengatakan belum ada kepastian kapan Negeri Matahari Terbit akan menggarap studi kelaikan proyek tersebut.
Menurutnya penanaman modal dari pihak swasta, termasuk dari luar negeri, dibutuhkan lantaran porsi pembiayaan pengerjaan IKN dari pemerintah semata-mata 20-30 persen, sisanya dari swasta, baik itu dengan skema Kerja Sama eksekutif dengan Badan Usaha (KBPU) atau pun public-private partnership (PPP).
Proyek IKN yang dibiayai pemerintah dibagi menjadi Batch 1 dan juga 2 dengan total pembangunan ekonomi Simbol Rupiah 60,9 triliun.
Terdapat 43 proyek untuk Batch 1 yang mana proses pembangunannya sejak 2020 hingga Maret 2023 dengan total penanaman modal Rupiah 24,5 triliun.
Proyek-proyek yang tersebut masuk di Batch 1, dalam antaranya jalan tol, Istana Presiden, Kantor Presiden lalu Kantor Kementerian Koordinator.
Sementara itu, pada Batch 2 terdapat 45 proyek dengan besaran pembangunan ekonomi Rp36,4 triliun, termasuk untuk proyek pengerjaan instalasi pengolahan air (IPA) kemudian jaringan pipa. (Antara)
(Sumber: Suara.com)
