Infocakrawala.com – JAKARTA – Studi Demokrasi Rakyat (SDR) sama-sama elemen pelajar lalu pemuda mengatur aksi unjuk rasa di dalam Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, DKI Jakarta Selatan. Mereka mendesak KPK menangkap aktor intelektual terkait skandal mark up (selisih harga) impor 2,2 jt ton beras senilai Rp2,7 triliun juga kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi SDR Fauzan mendesak Ketua KPK dapat segera menindaklanjuti laporannya terkait dengan skandal impor beras tersebut. Fauzan juga memohonkan agar KPK dapat memeriksa Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi lalu Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi.
“Mendesak Ketua KPK untuk menindaklanjuti laporan SDR dengan segera memeriksa Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi lalu Dirut Perum Bulog Bayu Krisnamurthi,” tegas Fauzan, Kamis (4/7/2024).
Dalam kesempatan itu, Fauzan juga mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan BPKP melakukan audit menyeluruh terkait pengadaan beras. “Mendesak Presiden Jokowi untuk memerintahkan BPKP melakukan audit menyeluruh terhadap pengadaan beras,” papar dia.
Fauzan memohon Presiden Jokowi memberhentikan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi juga Dirut Perum Bulog Bulog Bayu Krisnamurthi dari jabatannya. Fauzan menegaskan kedua sosok yang disebutkan tiada bisa saja menjalankan amanahnya dengan baik lantaran terindikasi melakukan dugaan tindakan korupsi. “Karena tak bisa saja menjalankan amanat dengan baik juga berindikasi melakukan dugaan korupsi,” tegas dia.
Sebelumnya, SDR melaporkan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi juga Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi terkait dugaan mark up impor 2,2 jt ton beras senilai Rp2,7 triliun juga kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu, 3 Juli 2024.
Direktur Eksekutif SDR Hari Purwanto mengajukan permohonan KPK dapat segera memeriksa Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi juga Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi sebagai pihak yang dimaksud diduga paling bertanggung jawab terkait dua kesulitan tersebut.
“Kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan dan juga substansi pertimbangan untuk Bapak Ketua KPK RI di menangani persoalan hukum yang mana kami laporkan,” kata Hari di area depan Gedung KPK, Jakarta.
