Infocakrawala.com – JAKARTA – Bekerjasama kolektif dari seluruh pemangku kepentingan di tempat di lapangan usaha pemroses proses pembayaran digital (switching) dinilai sangat penting di area Indonesia. Kerja serupa antara pemangku kepentingan itu dibutuhkan untuk menciptakan ketahanan siber yang dimaksud kuat pada menghadapi ancaman kejahatan siber.
Hal ini disampaikan di seminar “Indonesia Cyber Risk 2024-Mitigating Cyber Risk and Building a Trust”, yang digunakan diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangunan Bank Indonesia (LPPI). Pada kesempatan tersebut, Direktur Utama PT Jalin Pembayaran Nusantara Ario Tejo Bayu Aji menekankan pentingnya langkah proaktif dari para pelaku lapangan usaha untuk menguatkan ketahanan perusahaan pada menghadapi ancaman siber.
“Langkah-langkah yang disebutkan mencakup menegaskan sistem manajemen keamanan informasi memenuhi standar internasional yang dimaksud diakui dan juga tetap saja mematuhi ketentuan regulator,” ungkapnya pada siaran pers, Kamis (4/7/2024).
Seiring dengan perkembangan bidang sistem pembayaran modern, permintaan terhadap layanan keuangan yang digunakan cepat, efisien, kemudian aman terus meningkat. Pertumbuhan kegiatan di area kanal pembayaran digital telah lama memberikan kemudahan bagi rakyat luas. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), hingga Desember 2023, nilai proses dengan QRIS mencapai Rp229,96 triliun dengan jumlah agregat pengguna lebih besar dari 45,78 juta.
Dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2020-2025, sistem pembayaran diidentifikasi sebagai sektor yang sangat diatur proses bisnisnya oleh regulator. Setiap tahapan operasi keuangan, mulai dari front-end hingga back-end, dilengkapi dengan berbagai alat pengamanan seperti Fraud Detection System (FDS), tokenisasi, anti-skimming, dan juga lain-lain. Langkah-langkah ini diperlukan untuk melakukan konfirmasi operasi keuangan digital masih aman serta terlindungi dari prospek ancaman siber.
Ario menyoroti pentingnya sektor ini mempunyai protokol respons insiden yang tersebut terstruktur dan juga disiplin di eksekusi manajemen krisis. Selain itu, audit keamanan berkala lalu evaluasi langkah-langkah keamanan dianggap krusial untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam masa depan.
Dia menegaskan pentingnya kolaborasi antara bank, fintech, lembaga switching juga semua pemangku kepentingan lainnya di lapangan usaha sistem pembayaran perlu mendapat perhatian bersama-sama.
“Industri perlu mencari kesempatan kolaborasi antarlembaga untuk memaksimalkan biaya pembangunan ekonomi pada menguatkan ketahanan siber melalui pemanfaatan infrastruktur bersama. Tujuannya, agar nvestasi di menguatkan aspek ketahanan siber tiada menjadi beban bidang yang dimaksud berdampak pada pelayanan terhadap nasabah,” paparnya.
Ario juga menekankan pentingnya merancang budaya perusahaan yang kuat di keamanan siber. Setiap lembaga keuangan dan juga penyedia infrastruktur sistem pembayaran menurutnya harus mengadopsi praktik terbaik, termasuk penyelenggaraan teknologi terbaru juga berbagi informasi tentang kemungkinan ancaman.
“Kolaborasi juga peningkatan literasi adalah kunci di menghadapi ancaman siber. Semua pihak harus bersatu untuk memberikan pengamanan terbaik bagi pengguna sistem pembayaran pada Indonesia,” tutup Ario.
