Infocakrawala.com – JAKARTA – Kebijakan pembatasan subsidi BBM (bahan bakar minyak)yang baru disampaikan oleh Menteri Koordinator Area Kemaritiman serta Pengembangan Usaha (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan perlu dilihat dari perspektif yang lebih lanjut luas untuk mengukur dampaknya secara menyeluruh bagi masyarakat. Hal ini menjadi kesimpulan acara diskusi “Ruang Tengah” yang mana dilaksanakan oleh Think Policy, pada 9-10 Juli 2024.
Salah satu pembicara yang mana hadir di acara yang tersebut bertujuan mendiskusikan kemungkinan dampak pembatasan BBM yakni Mantan Menteri Perdagangan Indonesia serta Braintrust Think Policy, Mari Elka Pangestu menyampaikan, bahwa reformasi subsidi BBM bukan berdiri sendiri serta harus dipahami di konteks yang lebih tinggi luas.
“Isu ini tidak belaka tentang kemampuan fisik serta polusi, tetapi juga ekonomi. Pencemaran yang mana menurunkan hasil kemampuan fisik akan berdampak pada produktivitas serta pertumbuhan ekonomi. Untuk memiliki subsidi yang mana produktif, ada dua hal yang digunakan perlu diperhatikan, termasuk penargetan yang digunakan tepat juga cara penyampaian subsidi. Perlu dicermati siapa yang harus dikompensasi kemudian bagaimana subsidi disampaikan perlu dibahas secara mendalam, termasuk timeline menuju zero subsidy yang harus dilaksanakan secara bertahap,” ungkapnya.
Deputi Lingkup Kesepahaman Infrastruktur kemudian Transportasi Kementerian Koordinator Lingkup Kemaritiman kemudian Pengembangan Usaha (Kemenko Marves), Rachmat Kaimuddin menyampaikan latar belakang dalam balik rencana kebijakan pembatasan BBM pada kata sambutannya
“Filosofi subsidi seharusnya menambah daya beli bagi yang dimaksud rentan, namun ada pola di tempat mana subsidi lebih tinggi besar dinikmati oleh dia yang miliki daya perekonomian tinggi. Salah satunya adalah subsidi BBM pada mana pengguna kendaraan roda empat menikmati berjauhan lebih tinggi besar daripada pengguna roda dua per kendaraan,” ungkap Rachmat Kaimuddin.
“Kita harus mengawasi bagaimana subsidi BBM mampu direformasi tanpa mengganggu ekonomi juga daya beli masyarakat. Caranya adalah dengan realokasi subsidi BBM yang tersebut lebih tinggi tepat sasaran dan juga lebih besar adil. Jika dilakukan, dapat terbuka ruang fiskal yang dimaksud dapat dialokasikan untuk memperbaiki kualitas udara, memacu transportasi umum, serta kepentingan umum lainnya. Tentu ini tidak sesuatu yang tersebut mudah dan juga harus kita kerjakan dengan bijak tapi juga segera,” bebernya.
Sorotan utama pada diskusi ini mencakup
