Infocakrawala.com – JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi adanya kritik terkait Revisi Undang-Undang (RUU) TNI-Polri yang dianggap bermasalah. Jokowi pun tak memberikan penjelasan lalu menyerahkannya ke DPR.
“Coba ditanyakan ke DPR tanyakan ke Menko Polhukam,” kata Jokowi di keterangannya di area Bandung, Jawa Barat, hari terakhir pekan (19/7/2024).
Diberitakan sebelumnya, RUU TNI-Polri bukan akan membuka prospek bagi prajurit bergerak untuk terjun kebijakan pemerintah praktis . Hal ini ditegaskan oleh Menteri Koordinator Area Politik, Hukum, serta Security (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto.
Awalnya Hadi mengakui, RUU TNI-Polri akan memperluas jabatan prajurit TNI pada kementerian dan juga lembaga. Namun beliau memastikan, TNI bukan akan menyentuh ranah politik.
“Tugas TNI di area kementerian lembaga itu adalah bukanlah untuk kepentingan kebijakan pemerintah praktis, tapi adalah untuk menjawab permintaan dari kementerian lembaga serta sesuai dengan kebijakan presiden,” kata Hadi terhadap wartawan, Kamis (11/7/2024).
Hadi pun mencontohkan, pada mengatasi persoalan ketahanan laut, anggota TNI Angkatan Laut (AL) mampu ditempatkan dalam Kementerian Kelautan juga Perikanan (KKP). “Diperlukan keahlian di bidang kelautan, maka diperlukan ahli-ahli dari TNI AL,” ucapnya.
Hadi juga menegaskan, RUU TNI-Polri berbeda dengan dwifungsi ABRI pada masa orde baru. Karena prajurit TNI bukan mempunyai dua fungsi pertahanan – keamanan lalu kekuatan sosial politik.
“Sekarang TNI tidaklah memiliki duta DPR. sudah ada tak ada lagi dwifungsi, itu adalah masa lalu bagian dari perjalanan sejarah,” jelasnya.
“Jadi pada pembahasan nanti, tidak ada akan masuk untuk norma-norma itu kemudian isinya juga tiada akan seperti itu,” sambungnya.
