Bisnis  

Belanja Negara 2024, Sri Mulyani Mau Proyek Infrastruktur Prioritas Dituntaskan

Belanja Negara 2024, Sri Mulyani Mau Proyek Infrastruktur Prioritas Dituntaskan

InfoCakrawala.com – Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan juga Belanja Negara (APBN) 2024 salah satunya digunakan untuk membantu percepatan perekonomian hijau.

“Belanja negara 2024 juga ditujukan untuk menuntaskan infrastruktur-infrastruktur prioritas percepatan perubahan dunia usaha hijau juga menyokong reformasi birokrasi serta aparatur negara,” kata Sri Mulyani dalam acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) juga Buku Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Istana Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Menkeu Sri Mulyani menuturkan belanja negara dalam APBN 2024 mencapai Rp3.325,1 triliun, atau tumbuh 8,6 persen dibandingkan APBN 2023.

APBN berupaya maksimal memenuhi seluruh program-program prioritas pengerjaan nasional dari mulai melindungi rakyat termasuk kelompok rentan, memulihkan ekonomi, menggalakkan transformasi, membangun seluruh pelosok daerah, serta juga untuk meningkatkan pertahanan serta keamanan.

“Upaya ini dijalani dengan tetap menjaga APBN sebagai instrumen yang tersebut harus dijaga kesehatan, keberlanjutan dan juga kredibilitasnya. Dengan demikian, kebijakan fiskal APBN dapat terus bermanfaat efektif dalam dalam menjaga perekonomian kemudian menjaga rakyat Indonesia,” tuturnya.

Asal tahu semata tahun depan, APBN menargetkan Pendapatan Negara sebesar Rp2.802,3 triliun yang mana didukung optimalisasi kemudian stabilitas iklim penanaman modal pada tengah ketidakpastian global. Adapun Belanja Negara ditetapkan sebesar Rp3.325,1 triliun, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat Rp2.467,5 triliun (naik 8,6%) kemudian TKD Rp857,6 triliun (naik 5,3%).

Belanja Pemerintah Pusat diarahkan untuk perbaikan kualitas SDM, infrastruktur prioritas, percepatan perubahan sektor ekonomi hijau, reformasi birokrasi, serta pelaksanaan pilpres lalu Pilkada.

Sementara, TKD ditujukan untuk menggalang penggajian PPPK Daerah terutama guru kemudian tenaga kesehatan, peningkatan pelayanan publik, operasional sekolah, PAUD juga institusi belajar kesetaraan, serta penanganan kemiskinan ekstrem juga stunting.

“Kami mengharapkan DIPA Kementerian/Lembaga lalu Daftar Alokasi TKD tahun 2024 segera dapat ditindaklanjuti, sehingga APBN 2024 dapat terlaksana segera pada awal tahun, dan juga penduduk serta perekonomian langsung dapat merasakan manfaatnya,” ujar sang Bendahara Negara.

(Sumber: Suara.com)