Infocakrawala.com – JAKARTA – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyelenggarakan diskusi pada rangka Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila pada Pesta Demokrasi. Diskusi yang mana diadakan dalam Fakultas Keilmuan Sosial lalu Keilmuan Politik (FISIP) Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Jawa Tengah, Rabu (27/3/2024) yang dimaksud bertujuan memetakan permasalahan pemilihan 2024 untuk selanjutnya menjadi substansi kajian serta langkah lanjut terdiri dari rekomendasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
Deputi Lingkup Pengendalian dan juga Evaluasi BPIP Adhianti mengungkapkan bahwa situasi pemilihan 2024 berbeda dengan pemilihan raya 2019 yang digunakan sempat mengakibatkan kegaduhan serta perpecahan hingga ada sebutan cebong juga kampret. “Saya sangat bersyukur hal yang dimaksud tidak ada terjadi pada ketika ini,” ujar Adhianti pada sambutannya di dalam acara diskusi yang tersebut dihadiri oleh banyak peserta didik FISIP Undip tersebut.
Adhianti menggerakkan agar para peserta didik terus-menerus berpikir kritis dengan menawarkan solusi cemerlang melawan setiap permasalahan yang tersebut terjadi. Menurut dia, peran civitas akademika sangat penting pada pengendalian penyelenggaraan pesta demokrasi agar tetap memperlihatkan senapas dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dari setiap aturan serta tindakan.
“Kampus merupakan tempat yang digunakan bebas untuk berdiskusi, mengembangkan ilmu, serta mengasah pola pikir, terlebih lagi ini merupakan Fakultas Bidang Studi Sosial kemudian Bidang Studi Politik, hal-hal seperti inilah yang dimaksud akan adik-adik hadapi, kemudian adik-adik selesaikan di tempat masa mendatang,” ungkapnya di diskusi yang digunakan dimoderatori Direktur Pengendalian BPIP Mukhammad Fahrurozi serta berlangsung dialektis ini.
Dia pun berpesan agar kelak dapat menjadi pemimpin bangsa masa depan yang digunakan mengedepankan hati nurani pada mengambil setiap kebijakan. “Tugas adik-adik tidak (hanya) untuk mengkritik, tugas adik-adik adalah belajar sebaik-baiknya. Tempati sikap tinggi yang tersebut ada di dalam pemerintahan. Ubah kebijakan yang mana bukan sesuai dengan hati nurani,” pungkasnya.
Sementara itu, Dekan FISIP Undip Teguh Yuwono mengungkapkan bahwa Pancasila sejatinya harus hidup di hidup sebagai bangsa juga bernegara, termasuk di kompetisi pemilu. “Inti dari Pancasila itu musyawarah, maka pada di Pancasila ada kerakyatan. Menjadi pemimpin itu harus kerakyatan,” ucapannya pada kesempatan sama.
Teguh pun memberikan contoh sikap kemudian sifat yang patut dijadikan teladan dari para pemimpin bangsa Indonesia terdahulu. “Pancasila digali dari praktik-praktik hidup bangsa, salah satunya Pangeran Diponegoro yang dimaksud miliki karakter berani, jujur, adil, serta peduli,” tuturnya.
Ketua Badan Pengawas pemilihan raya (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah Muhammad Amin menjelaskan bahwa semangat persatuan lalu kesatuan rakyat perlu dibangun kembali pascapemilu 2024. “Terkait pembelokan Pancasila, Bawaslu telah punya kegiatan post election berbentuk pemberdayaan publik untuk memulihkan lagi semangat persatuan kemudian kesatuan dalam bentuk institusi belajar urusan politik ke masyarakat. Kami turun, memberikan lembaga pendidikan kebijakan pemerintah untuk masyarakat, memberikan civic education,” imbuhnya.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah Handi Tri Ujiono menanggapi hambatan yang terjadi pada Sistem Data Rekapitulasi (Sirekap). Handi tak menampik masih terdapat kekeliruan pada sistem tersebut.
Namun, menurut dia, sistem yang disebutkan sangat membantu pada penghitungan ucapan bahkan di menemukan kekeliruan-kekeliruan di penghitungan. “Kalau sekarang lihat di tempat Sirekap itu memang benar berbagai sekali keliru. Ya biarkan sekadar keliru. Bawaslu banyak sekali merekomendasikan perbaikan. Namun, kegunaannya juga sangat membantu kemudian transparan,” ungkapnya.
Handi mengaku pihaknya telah terjadi menjalankan tugas kemudian fungsi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila lalu UUD 1945, termasuk UU Pemilihan Umum beserta turunannya. “Yang namanya regulasi, rohnya adalah Pancasila, raganya UUD 1945. Termasuk UU Pemilu. Semua yang tersebut baik itu tidak ada semua dimaknai dengan baik”, ucapnya.
Handi mengklaim bahwa pemilihan raya 2024 pada Provinsi Jawa Tengah lebih lanjut kondusif jika dibandingkan pemilihan 2019. “Pendaftaran gugatan di tempat MK tahun ini turun dari sebelumnya. Terkait dengan hoaks di dalam lini massa tiada seperti pada 2019 yang sebegitu masifnya,” pungkasnya.
