Infocakrawala.com – Calon presiden 01, Anies Baswedan berjanji akan merevisi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja apabila ia terpilih jadi presiden.
Menurut dia, omnibus law justru menyebabkan penderitaan bagi beberapa jumlah kelompok pekerja, teristimewa bagi mereka itu yang tersebut bekerja dengan sistem kemitraan atau outsourcing.
Anies juga menyebut, kesulitan omnibus law ada pada dampak signifikan yang dirasakan oleh kelompok pekerja dengan pola kemitraan ini akibat adanya omnibus law.
“Masalah pekerja outsourcing adalah salah satu bukti bahwa omnibus law ini bermasalah,” ujar Anies ketika berbicara pada acara Desak Anis dan juga Slepet Imin pada JI-Expo, Kemayoran, DKI Jakarta Pusat, pada Awal Minggu (29/1/2024).
Selain itu, ia juga mengatakan, omnibus law terjadi sebab setiap pembuatan kebijakan terus-menerus bergantung pada langkah pemerintah pusat. Menurutnya, pola aturan seperti ini menjadikan omnibus law menjadi kontroversial juga melanggar prinsip keadilan.
“Adanya hubungan antara kewenangan pusat, provinsi, lalu area yang digunakan semuanya diserahkan untuk pusat, namun di implementasinya justru memunculkan banyak masalah,” paparnya.
Selama tiga tahun penerapan omnibus law, kata dia, sejumlah hal yang dimaksud perlu diperbaiki. “Selain permasalahan yang dimaksud terkait dengan hubungan industrial, terdapat aspek-aspek lain pada dalamnya yang dimaksud perlu diperbaiki,” tambah Anies.
Sementara itu, Muhaimin Iskandar, calon perwakilan presiden nomor urut 1, menambahkan bahwa omnibus law perlu direvisi oleh sebab itu hingga ketika ini belum terlihat khasiat yang tersebut didapat setelahnya aturan yang dimaksud disahkan.
Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin Iskandar, juga mengakui bahwa partainya turut berkontribusi di pengesahan omnibus law, namun beliau menegaskan bahwa aturan yang disebutkan akan menjadi prioritas utama untuk direvisi jikalau terpilih nanti. “Omnibus law termasuk di prioritas untuk direview,” tegasnya.
(Sumber: Suara.com)
