Bisnis  

Cegah Korupsi, Ganjar-Mahfud Bakal Perkuat Sistem Digitalisasi Keuangan

Cegah Korupsi, Ganjar-Mahfud Bakal Perkuat Sistem Digitalisasi Keuangan

Infocakrawala.com – JAKARTA – Pasangan calon presiden (capres) lalu calon duta presiden (cawapres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD menilai pentingnya memacu digitalisasi sistem keuangan, sebagai salah satu upaya menghindari langkah pidana korupsi. Menurut Ganjar dengan cara digitalisasi penghematan bisa saja dilakukan, lantaran proses tunai sulit untuk dilacak sehingga perlu pembatasan besaran transaksi.

“Kalau tidak ada salah 100 juta. Itu juga harus jadi komitmen e-budgeting, e-planning untuk transparansi pada sebuah birokrasi menjadi kewajiban,” kata Ganjar di pernyataannya, Kamis (18/1/2024).

Menurut beliau transparansi anggaran lalu harus jelas asal-usulnya, dan juga anggaran yang digunakan harus benar-benar sampai terhadap pelaksana juga harus dikontrol oleh pemimpin tertinggi. Itulah yang tersebut menurut Ganjar, sebagai dashboard yang dimaksud dibutuhkan setiap hari untuk pemimpin melihat, pemimpin memberantas korupsi secara langsung.

“Maka penguatan kelembagaan bisa jadi dijalankan dengan mengatasi kembali independensi KPK. Jika KPK independen dan juga menjaga integritas aparatur KPK itu penting, agar tidaklah sanggup diintervensi siapapun,” jelasnya.

Ganjar mengungkapkan kejaksaan juga kepolisian juga bisa jadi menggalakkan transparansi untuk proses terhadap rakyat lalu penegakkan hukum yang tersebut bebas dari intimidasi.

Ganjar juga menyinggung masalah LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara). Menurutnya instrumen LHKPN ini sebenarnya tidaklah sulit. Ketika LHKPN macet, kata dia, kuncinya mudah, tinggal undang KPK, pejabat negara secara langsung disuruh isi formulir, selesai semuanya.

“Dan inilah pola-pola yang digunakan kita lakukan ketika melakukan koordinasi, supervisi lalu pencegahan yang mana kita lakukan. Melibatkan pemerintahan, KPK dan juga seluruh dunia usaha, termasuk dunia sekolah adalah cara pencegahan yang bagus,” paparnya.

Calon presiden yang tersebut diusung oleh Partai Perindo itu menilai, penguatan LHKPN itu bisa jadi dengan sistem whistleblowing dengan masyarakat, dengan masih menjamin kerahasiaannya.

(Sumber:SindoNews)