Infocakrawala.com – JAKARTA – Ketegangan kebijakan pemerintah Pemilihan Umum 2024 sangat kemungkinan besar berdampak pada menguatnya polarisasi pada masyarakat. Kompetisi politik, utamanya pilpres, begitu terasa memunculkan konflik horizontal yang tersebut berdampak pada kerekatan persatuan bangsa. Karena itu, upaya rekonsiliasi kemudian rekognisi menjadi penting hari ini.
Hal yang dimaksud disampaikan Koordinator Nasional Himpunan Aktivis Milenial Indonesia (HAMI) Asip Irama pada waktu Seminar Politik 2024 bertajuk ‘Masa Depan Indonesia Pasca Pemilu: Upaya Wujudkan Rekonsiliasi Bangsa Demi Demokrasi Bermartabat’, Rabu (20/3/2024).
Kegiatan yang dihelat di dalam Tempat Makan Pondok 47, Condet, DKI Jakarta Timur, dikemas pada format dialog interaktif. Hadir pada giat yang disebutkan narasumber antara lain anggota Badan Pengawas pemilihan raya (Bawaslu) DKI Jakarta Timur Ahmad Syarifudin Fajar, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PB PMII Muhammad Qusyairi, juga Panitia Penyelenggara Pemilihan Umum Imam Rohmatulloh.
Dalam paparannya, Asip mengumumkan kompetisi urusan politik pada pemilihan raya 2024 lalu tak perlu berlanjut menjadi konflik sosial. Dalam rangka menghindari benih-benih perpecahan juga disintegrasi, Asip mengupayakan semua kalangan untuk berbesar hati merancang upaya rekonsiliasi dan juga reintegrasi.
“Semua eksponen kebijakan pemerintah di dalam Indonesia mesti mempunyai sikap besar hati untuk kembali memulai pembangunan keakraban serta harmoni pasca pemilu. Karena itu, rencana rekonsiliasi menjadi upaya untuk merakit kembali biduk keakraban warganegara yang tersebut retak akibat persaingan juga perbedaan pilihan politik,” terang Asip.
Rekonsiliasi, lanjut Asip, memang benar harus diupayakan khususnya oleh kalangan elite untuk membentuk kondusivitas di area kalangan akar rumput. Elite urusan politik mesti legawa menempatkan kepentingan keutuhan bangsa pada melawan kepentingan praksis urusan politik kolegial.
“Prasyarat utama terbentuknya rekonsiliasi nasional adalah sikap elite kebijakan pemerintah untuk besar hati menerima (recognition) hasil pemilu. pemilihan raya tak lebih besar sekadar proses urusan politik demokratis untuk mencari pemimpin bangsa, tentu tanpa meninggalkan esensi demokrasi yang dimaksud menjamin integritas dan juga keadaban,” papar Asip.
“Apa pun hasilnya, semua pihak mesti menerima dengan besar hati, baik dari unsur partai politik, kandidat, hingga sukarelawan pemenangan. Sebagai institusi paling legitimate yang keabsahannya dijamin undang-undang, KPU akan segera mengumumkan pemenang Pemilihan Umum 2024, mengingat hitung manual saat ini mencapai tahap akhir,” sambung dia.
