Infocakrawala.com – JAKARTA – Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menyampaikan sebelum Pusat Informasi Nasional (PDN) Kementerian Komunikasi juga Berita (Kominfo) terkena serangan siber ransomware pada April 2024 Ditjen Imigrasi telah terjadi memohonkan replika. Namun, tak direspons oleh Kominfo.
Dirjen Imigrasi, Silmy Karim menyampaikan dua bulan atau sekira bulan April pihaknya telah lama berkirim surat terhadap Menkominfo Budi Arie Setiadi untuk mengajukan permohonan replika atau membackup data 800 yang tersebut ada di area PDN.
“File kita itu ada 800 yang digunakan secara PDN ada backupnya itu 200. Nah bulan April kita menyurati Kominfo, untuk memohonkan backup dibuatkan replika bulan April,” ujar Silmy ketika jumpa pers, hari terakhir pekan (28/6/2024).
Namun demikian, Silmy mengungkap permintaan kala itu tidaklah direspons oleh Kominfo. Sehingga beliau pun memohonkan untuk jajarannya untuk tetap memperlihatkan mengupdate secara berkala lewat backup internal Pusat Informasi Keimigrasian (Pusdakim).
“Yang jelas bulan April kita sudah ada minta untuk dibuatkan replika (tidak ada klausul backup data). Memang tak dijawab. Makanya kita siapkan di area Pusdakim begitu,” jelasnya.
Adapun alasan dari Silmy mengajukan permohonan backup data pada PDN yang dimaksud dikelola Kominfo oleh sebab itu pasca beberapa waktu di dalam cek, tidak ada ditemukan data backup yang seharusnya disediakan PDN.
“Di situ kan kita minta ngecek-ngecek memastikan, nah kita baru tahu itu kan beberapa waktu pasca mengirim surat. Asumsi kita PDN menyediakan mirror. Seandainya punya mirror juga naronya dalam mana, oleh sebab itu itukan masih PDNS gitu kan,” terangnya.
Meski demikian, Silmy mengungkapkan untuk persoalan backup data telah dilakukan diselesaikan dengan data internal yang tersebut tersimpan pada Pusdakim. Sehingga untuk ketika ini telah dilakukan pelayanan keimigrasian sudah berjalan 100%.
“Dari 800 belaka ada 190 (dari backup PDN), yang bisa jadi dipakai 7 untuk menghidupkan kembali kurang. Makanya kita pakai itu aja Pusdakim nggak apa-apa ada gap, tapi kan permasalahan waktu kita bisa jadi isi,” ucapnya.
Sekadar informasi, beberapa hari lalu Pusat Fakta Nasional Sementara (PDNS) sempat down dikarenakan serangan siber. Hal itu telah lama dibenarkan pihak Badan Siber kemudian Sandi Negara (BSSN).
Akibatnya beberapa orang layanan pemerintah terganggu, salah satunya keimigrasian yang harus dijalankan ketika itu dengan cara manual. Langkah itu ditempuh sebagai bisnis darurat untuk proses pemulihan pelayanan.
