Infocakrawala.com – JAKARTA – Indonesia tercatat miliki utang jatuh tempo yang tersebut sangat besar pada tahun 2025, yakni sebesar Rp800 triliun. Menanggapi hal ini, Direktur Proyek Indef, Eisha M Rachbini mengingatkan, presiden terpilih Prabowo Subianto untuk berhati-hati pada menentukan program.
Dalam forum diskusi yang dilakukan pada Kamis (4/7/2024), Eisha menekankan, agar Prabowo Subianto jeli di menyeleksi kriteria program, sumber dana, serta lainnya. Menurutnya, pemerintahan mendatang harus fokus pada target yang mana memberikan efek jangka panjang.
“Harus fokus ke target jangka panjang, mana inisiatif yang dimaksud dapat menggalakkan perkembangan kegiatan ekonomi tambahan tinggi, kontribusinya tambahan tinggi. Selain peningkatan ekonomi, kita juga harus lihat kesejahteraan masyarakat. Mengurangi kesenjangan, menerima tenaga kerja yang digunakan lebih banyak besar lagi untuk menjalankan inisiatif yang digunakan memang sebenarnya harus dipilih,” katanya.
Eisha menjelaskan, pertumbuhan dunia usaha secara teori adalah bagaimana mengawasi adanya pembentukan modal. Dengan begitu, prioritas yang tersebut harus dipilih adalah inisiatif yang dimaksud dapat memacu pembangunan ekonomi lebih banyak tinggi serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk lebih tinggi baik.
“Ini faktor-faktor yang mana memang sebenarnya harus dilihat ke depan. Tapi di tempat antara kriteria tersebut, mana yang dimaksud visibel mana yang mana benar-benar sanggup dijalankan,” tambahnya.
Sementara itu Direktur Pengembangunan Big Fakta INDEF, Eko Listiyanto menyarankan agar acara yang dimaksud dipilih adalah inisiatif makan bergizi gratis . Selain merupakan kegiatan yang mana dicanangkan pada waktu kampanye, makan siang bergizi gratis menurutnya juga dapat menjadi stimulan untuk demand di area dunia usaha domestik Tanah Air.
“Kemungkinan ini dapat menggalakkan peningkatan ekonomi yang dimaksud lebih lanjut tinggi. Kalau IKN (Ibu Pusat Kota Nusantara) itu semata-mata akan menggerakkan perkembangan perekonomian sedikit saja, itu pun semata-mata daerah-daerah sekitar Kalimantan sana. Tapi memang sebenarnya pastikan bahwa nanti yang dimaksud melakukan, mengeksekusi ini adalah para pelaku ekonomi lokal, jangan sampai item pangannya impor,” tutupnya.
