Infocakrawala.com – BUMN Peruri bersiap untuk menjadi Government Technology (GovTech) yang digunakan pada beberapa bulan ke depan akan diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
GovTech sendiri adalah kelompok pengelola digital yang bertugas memandu keterpaduan layanan digital secara nasional.
Peruri sendiri telah lama berhasil menjalani metamorfosis perusahaan dalam era digital tanpa meninggalkan kompetensi utamanya (core competence) sebagai penjamin keaslian (authenticity guarantor) juga perusahaan teknologi high security.
Dwina Septiani Wijaya, Direktur Utama Peruri, menyatakan kesiapan Peruri di mengupayakan pemerintah.
“Sebagai perusahaan penjamin keaslian dan juga perusahaan teknologi high security, kompetensi utama kami memberikan peran kunci di penugasan GovTech Indonesia. Kami siap menjadi motor penggerak di menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di dalam Indonesia,” ucapannya di keterangannya pada Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Dwina menjelaskan dengan portofolio digital capabilities yang kuat, Peruri sekarang siap untuk berkolaborasi dengan pemerintah di mengakselerasi perubahan fundamental digital, memberikan solusi inovatif, kemudian membantu visi pemerintah menuju pelayanan umum yang dimaksud tambahan efisien juga terpercaya.
“Seiring perkembangan zaman yang mana semakin terdigitalisasi, Peruri telah terjadi mampu beradaptasi kemudian bertransformasi tidak hanya sekali mempertahankan kapabilitasnya di teknologi security printing, tapi juga telah lama mengembangkan kapabilitasnya pada bidang teknologi security digital,” paparnya.
Perkembangan strategis ini terlihat dari pembaharuan regulasi yang tersebut berkaitan dengan Peruri, dari Peraturan eksekutif Nomor 32 Tahun 2006 menjadi Peraturan pemerintahan Nomor 6 Tahun 2019. Perubahan ini mencakup penambahan kegiatan bisnis Peruri di tempat bidang jasa digital sekuriti, menandai ekspansi usaha mereka ke ranah digital.
Transformasi ini tidaklah belaka terbatas pada aspek regulasi, tapi juga berdampak pada produk-produk yang tersebut dihasilkan oleh Peruri. Mereka pada saat ini menghasilkan kembali komoditas hybrid yang dimaksud mengintegrasikan teknologi digital pada produk-produk cetakannya pada rangka meningkatkan kualitas keamanan seperti Paspor Elektronik. Contoh lain dari pengembangan item lainnya adalah meterai elektronik, yang tersebut merupakan versi digital dari produk-produk fisiknya yaitu meterai tempel. Selain itu, Peruri sudah meluncurkan berbagai layanan digital business solution seperti Peruri Sign, Peruri Code, serta Peruri Trust sejak 2019.
Dalam mengupayakan inisiatif kegiatan bisnis digitalnya, Peruri miliki infrastruktur digital yang mumpuni. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian mereka di area berbagai barometer, seperti digital talent yang dimaksud tersertifikasi sebanyak 100%, skor III+ di Angka Ketenteraman Data yang menandakan adanya jaminan keamanan data juga informasi, skor 4.06 pada Cyber Security Maturity mencerminkan komitmen Peruri untuk melakukan konfirmasi tingkat keamanan yang tersebut tinggi pada setiap interaksi digital, skor INDI 4.0 sebesar 3,05 yang tersebut menggambarkan kesiapan di menghadirkan solusi terkini juga inovatif, serta sertifikasi manajemen keamanan informasi ISO 27001 menunjukkan bahwa Peruri menjunjung tinggi standar internasional pada menjaga keamanan informasi yang mana vital bagi pemerintah serta masyarakat. Selain itu, dia juga mencapai skor IT Maturity Level sebesar 3.5, yang dimaksud menunjukkan kematangan teknologi informasi yang dimaksud merekan miliki.
Pencapaian ini telah terjadi meningkatkan kepercayaan pemerintah terhadap Peruri. Pada akhir 2023, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital juga Keterpaduan Layanan Digital Nasional, yang digunakan menunjuk Peruri sebagai Government Technology Agency atau GovTech Indonesia.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara juga Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pada waktu ini pemerintah sedang menyiapkan banyak area yang dimaksud akan menjadi pilot project untuk penyelenggaraan metamorfosis digital layanan pemerintah.
“Utamanya terkait integrasi sembilan layanan prioritas, yaitu layanan kesehatan, layanan pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan satu data indonesia, operasi keuangan, integrasi portal service, layanan aparatur negara, hingga SIM online,” jelasnya melalui keterangan pers, Hari Jumat (19/1/2024).
Anas menyebutkan bahwa Jokowi secara spesifik memohonkan pilot project ini dilaksanakan sebelum perubahan digital berjalan secara nasional.
“Presiden memohonkan ada beberapa pemerintah wilayah untuk dijadikan pilot project yang dimaksud sistem pelayanannya sudah terintegrasi dengan baik sebelum perubahan fundamental digital berjalan secara nasional yang digunakan nantinya ditandai dengan peluncuran GovTech,” ungkapnya.
Kehadiran pilot project ini akan menjadi praktik baik serta dapat menjadi contoh bagi pemerintah area lainnya pada menerapkan interoperabilitas layanan dasar.
Nantinya, layanan seperti kartu tanda penduduk (KTP) yang mana tak akan lagi dicetak seperti biasanya. Menurut dia, Jokowi telah menginstruksikan agar lewat ”superapp” ini, tak ada lagi KTP yang mana dicetak, sebab ke depannya semua sudah ada pada berbentuk digital ID.
“Identitas digital dasar, yakni digital ID, seperti KTP, targetnya ke depan dari Pak Presiden tak ada lagi cetak-cetak KTP, semua cukup pakai IKD yg nanti akan mampu dibawa di area hp masing-masing,” ujar Azwar.
(Sumber: Suara.com)
