Infocakrawala.com – JAKARTA – Hakim Konstitusi diajak kembali ke jalan yang tersebut lurus mendekati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres 2024. Sebab, proses pemilihan raya 2024 dianggap telah dilakukan sejumlah terjadi dugaan penyimpangan kekuasaan dan juga praktik nepotisme.
MK dijadwalkan membacakan putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 pada Senin, 22 April mendatang. “Sebagai penjaga konstitusi, hakim Yang Mulia mengemban amanah mulia untuk menjaga konstitusi dari kecacatan yang dimaksud semakin parah,” kata Pemikir Kebinekaan Sukidi Mulyadi di acara bertema Sidang Pendapat Rakyat untuk Keadilan pemilihan 2024 pada Jakarta, hari terakhir pekan (19/4/2024).
“Kerusakan konstitusi itu tercermin pada proses legitimasi nepotisme yang mana terjadi dalam MK itu sendiri. Karena itu, Yang Mulia, saya menghadirkan terhadap Yang Mulia untuk kembali ke jalan yang mana lurus, jalan siraathal mustaqiim,” sambung Sukidi, Doktor jebolan Harvard University ini.
Dia menuturkan, apabila para Hakim Konstitusi kembali ke jalan yang digunakan lurus, maka Tuhan akan meridai MK untuk menegakkan konstitusi yang tersebut memberikan asas kemanfaatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sukidi menambahkan, sebagai penjaga konstitusi, pihaknya juga berharap para Hakim Konstitusi bisa saja mengurai akar kesulitan Pilpres 2024.
Sebab menurutnya, akar hambatan pilpres adalah apa yang disuarakan oleh putri proklamator dan juga pendiri republik yakni Megawati Soekarnoputri. “Inilah akar permasalahan utama yang disuarakan secara jernih oleh Bu Megawati. Nepotisme dan juga dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh presiden. Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 adalah praktik nepotisme yang digunakan melibatkan ketua MK, presiden, serta putra mahkotanya,” pungkasnya.
