Infocakrawala.com – KARAWANG – Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi menilai harga jual eceran tertinggi (HET) beras sulit diturunkan kembali, kecuali ada keadaan luar biasa atau panen raya secara besar-besaran. Pernyataan Bayu merupakan respons berhadapan dengan rencana pemerintah melakukan HET beras secara permanen melalui satu regulasi baru.
“Ya biasanya sulit ya, kalau sekali naik susah turun, memang sebenarnya kondisinya begitu, kecuali ada keadaan yang sangat luar biasa, dimana panennya luar biasa banyak, luar biasa besar,” ujar Dirut Bulog Bayu pada waktu ditemui pada Karawang, Jawa Barat, Hari Senin (20/5/2024).
Kendati begitu, Bayu memandang HET beras dapat kembali turun dengan catatan stok beras melimpah kemudian dibarengi oleh jumlah panen raya yang mana sangat besar. Maka suplai-demand-nya dapat terjaga atau seimbang, sehingga ia tertekan turun,” paparnya.
“Tapi pada kondisi yang tersebut seperti sekarang kalau dilihat dari data BPS lalu data Bapanas bulan Juli hanya sudah ada ya gitu tadi, beras kita sudah, jadi saya duga akan sulit turun,” ucap dia.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi mengatakan, pihaknya masih berkoordinasi dengan Kementerian dan juga Lembaga (K/L) ihwal pembuatan aturan baru mengenai relaksasi HET beras. Sehingga, HET beras ketika ini masih mengacu pada surat Bapanas perihal relaksasi HET beras hingga 31 Mei 2024.
“Sedang proses komunikasi antar K/L (pembuatan regulasi). Surat relaksasi sampai dengan 31 Mei 2024 (berlakunya HET beras ketika ini),” kata Arief.
Dia sendiri, belum dapat memverifikasi beleid baru itu kapan diterbitkan lantaran masih pada proses penggodokan. Hanya saja, ada kemungkinan pemerintah akan meninggal HET beras atau justru masih serupa dengan tarif ketika ini.
Sebelumnya, Bapanas mengeluarkan surat Nomor 142/TS/02.02/K/4/2024 tentang Penugasan SPHP Beras tahun 2024. Surat yang disebutkan berisi tentang kenaikan HET beras yang diproduksi Perum Bulog sejak 1 Mei tahun ini, khususnya untuk beras yang tersebut digunakan di inisiatif stabilisasi pasokan kemudian nilai tukar pangan (SPHP) alias operasi pasar.
Dari dasar hukum itu, HET beras yang mana disubsidi pemerintah naik dari Rp10.900 menjadi Rp12.500 per kilogram (kg). Harga berlaku untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), juga Sulawesi.
Lalu HET beras Bulog di area wilayah Sumatera lainnya (kecuali Lampung juga Sumatera Selatan), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan juga Kalimantan naik dari Rp11.300 menjadi Rp13.100. Kemudian kenaikan HET beras di tempat Maluku kemudian Papua menjadi Rp13.500 dari biaya sebelumnya, yaitu Rp11.800.
