Infocakrawala.com – JAKARTA – Menteri Investasi/Kepala Badan Sinkronisasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia menjamin proses perpanjangan kegiatan pertambangan kontrak Freeport beroperasi hingga 2061. Selain itu, pemerintah juga berusaha mencapai penambahan saham sebesar 10% sehingga total saham Indonesia mencapai 61%.
Pernyataan Bahlil yang disebutkan diungkapkan pada kuliah umum yang diselenggarakan di dalam Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Kalimantan Selatan, Kamis, 2 Mei 2024. Dalam kuliah umum yang disebutkan Bahlil menyinggung perihal izin perniagaan PT Freeport yang digunakan yang akan habis pada 2041.
Bahlil menjelaskan, pemerintah sedang merencanakan menunda Freeport sampai 2061 dengan menambah saham 10% modal saham menjadi 61%. “Ini tujuan Pasal 33. Kalau tembaganya ada kita bangun pabrik mobil, jadi kita bangun ekosistemnya semua pada Indonesia. Ke depan itu green energi,” katanya, hari terakhir pekan (3/5/2024).
Bahlil menyatakan target penambahan saham Freeport menjadi 61% yang dimaksud bertujuan untuk makin menyejahterakan warga Indonesia. Dengan penambahan saham yang dimaksud diharapkan akan terdapat lapangan kerja baru bagi Masyarakat.
“Kita lakukan ini untuk apa? Supaya mampu menciptakan lapangan pekerjaan juga lapangan bisnis. Kalau proses pengolahan lebih lanjut ini kita bangun di area daerah-daerah bisa saja menciptakan peluang. Pengembangan Usaha itu seperti kereta api, ada lokomotif ada gerbong,” kata Ketua Umum BPP HIPMI Periode 2015-2019 ini pada kuliah umum tersebut.
Bahlil menjelaskan, negara harus mempunyai arah kebijakan yang tersebut jelas. Indonesia negara kaya lalu Freeport ketika ini merupakan aset negara. Bahlil menceritakan, hingga 2018 lalu, saham Freeport yang tersebut dimiliki Indonesia cuma 9,36% sebelum akhirnya menjadi 51,23% pascadivestasi saham pada September 2018 lalu melalui PT Inalum (Persero) yang dimaksud membayar sebagian saham Freeport sebesar USD3,85 miliar atau hampir Rp60 triliun.
Selain itu terkait mengenai saham PT Freeport, Bahlil menjelaskan, pada waktu ini saham PT Freeport dimiliki mayoritas oleh Indonesia dengan nilai valuasi dari dividen mencapai Rp300 triliun.
“2018 Pak Jokowi mengungkapkan akan mengambil sebagaian saham-saham yang tersebut dikelola asing, lalu itu kekayaan milik Indonesia baik minyak maupun Freeport. pemerintahan Indonesia beli hampir USD4 miliar, lalu dari pendapatan itu sekarang dividen 2024 sudah ada hampir lunas dengan pendapatan itu. Artinya Pak Jokowi menciptakan kebijakan membeli tiada sia-sia, sekarang nilai valuasi PT Freeport mencapai USD20 miliar, Rp300 triliun,” tegasnya.
Sebelumnya diberitakan proses pengajuan izin perniagaan PT Freeport Indonesia yang tersebut akan habis pada 2041 hampir selesai lalu tinggal mengantisipasi revisi Peraturan eksekutif Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral kemudian Batu Bara.
