InfoCakrawala.com – Menteri Energi serta Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengaku tak ingin ‘kecele’ dua kali dalam proses pengambilalihan saham perusahaan tambang milik asing.
Lontaran ini ia katakan disaat pemerintah Indonesia tengah gencar untuk menguasai mayoritas kepemilikan saham perusahaan tambang nikel PT Vale Indonesia Tbk (INCO) lewat bendera PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID).
Arifin mengungkapkan saat ini kedua belah pihak sudah pernah setuju untuk menyerahkan 14 persen sahamnya ke holding BUMN Tambang tersebut. Artinya MIND ID akan datang menjadi pemegang saham mayoritas dengan jumlah keseluruhan 34 persen.
“Jadi dengan itu MIND ID dapat 34 persen lalu itu mayoritas di area antara yang mana lain,” ucap Menteri Energi dan juga Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif di tempat Kantor Kementerian ESDM akhir pekan lalu.
Meski menjadi pemegang mayoritas, Arifin mengaku MIND ID juga harus dapat menjadi pengendali perusahaan, dimana direktur utama lalu komisaris harus dari pihak MIND ID. Dengan kata lain perusahaan ini benar-benar dikuasai oleh pemerintah Indonesia kemudian keuntungannya harus benar-benar dirasakan oleh penduduk Indonesia.
“Itu operational sekarang kemajuan. Manajemen bersama tapi keputusan di tempat komisaris (MIND ID),” tutur Arifin.
Asal tahu hanya saat ini para pemegang saham terbesar Vale Indonesia adalah Vale Canada Limited (VCL) dengan kepemilikan saham 43,79 persen. Sedangkan, MIND ID menggenggam 20 persen, Sumitomo Metal Mining Co. Ltd (SMM) sebesar 15,03 persen kemudian umum 21,18 persen.
Kecele Transaksi Saham Freeport
Sebelumnya pada tahun 2018 lalu pemerintah Indonesia sudah berhasil melakukan pengambilalihan saham mayoritas PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen ke PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum).
Meski menjadi sebuah prestasi besar, banyak pihak yang mana menyayangkan perjanjian jual beli saham senilai Rp56 triliun yang tak menciptakan Indonesia menjadi pengendali utama Freeport Indonesia.
Hal ini disebabkan saham milik Pemerintah Indonesia sebesar 51 persen terpecah menjadi 41 persen atas nama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) serta 10 persen atas nama Pemerintah Provinsi Papua.
Dengan komposisi saham seperti ini maka PT. Freeport-McMoRan terkesan menjadi pemegang saham mayoritas 49 persen kemudian berhak memegang kendali utama manejemen perusahaan.
(Sumber: Suara.com)
