Infocakrawala.com – Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago merespons pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang mengumumkan presiden hingga menteri boleh berkampanye lalu memihak pada kontestasi pemilihan 2024, dengan pengecualian tidak ada menggunakan infrastruktur negara
Pangi menilai, pernyataan yang disebutkan berpotensi menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan, bahkan menurutnya telah terjadi.
“Cuma kan problemnya abuse of power ini menempel ke pejabat kita. Baik menteri ataupun pejabat-pejabat terkait. Sehingga kemungkinan abuse of power itu, penyalahgunaan kekuasaan (lewat) sarana negara, kepentingan elektoral itu terang benderang terjadi,” kata Pangi pada waktu dihubungi Suara.com, Rabu (24/1/2024).
Dia kemudian menganalogikan antara menteri bekerja untuk negara, dengan bekerja untuk kepentingan politiknya telah sangat sulit dibedakan.
“Ya, sorry to say, come on. Bagaimana cara membedakannya, bahwa bukan menggunakan sarana negara,” tegasnya.
Kemudian ia memperlihatkan adanya sebagian menteri yang bergabung menjadi kelompok pemenangan, termasuk menteri yang tersebut mecalonkan diri sebagai capres atau capres, menurutnya telah tiada fokus bekerja untuk negara.
“Faktanya menteri-menterinya seperti, sekarang Erick Thohir, Bahlil, termasuk kepala area seperti Gibran, seperti Khofifah itu kan telah tergelincir ke abuse of power,” ujarnya.
“Termasuk Menkopolhukam (Mahfud MD), kemudian Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, itu kan sudah ada kehilangan fokus. Konsentrasinya telah enggak ada mengurus kementerian, sudah ada fokus mengurus kepentingan elektoral masing-masing,” sambungnya.
Pernyataaan Jokowi
Jokowi sebelumnya menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk memihak kemudian berkampanye, termasuk bagi orang Presiden.
Hal itu ditegaskan Jokowi pada waktu ditanya tanggapannya mengenai menteri yang tidak ada ada hubungan dengan urusan politik justru jadi pasukan sukses.
“Hak demokrasi, hak kebijakan pemerintah setiap orang. Setiap menteri sebanding saja, presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak,” kata Jokowi di dalam Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Meski bisa saja mengambil bagian kampanye, Jokowi menegaskan presiden sekalipun tidak ada boleh menggunakan prasarana negara untuk kepentingan kebijakan pemerintah atau kampanye.
“Tapi yang tersebut paling penting waktu kampanye bukan boleh menggunakan infrastruktur negara. Boleh kita ini pejabat rakyat sekaligus pejabat politik, boleh menteri juga boleh,” kata Jokowi.
Hal senada ditegaskan Jokowi menanggapi pertanyaan bagaimana menjamin tiada ada konflik kepentingan pejabat negara yang bergabung kampanye.
“Itu hanya yang mana mengatur itu semata-mata tidaklah boleh menggunakan prasarana negara,” katanya.
(Sumber: Suara.com)
