Infocakrawala.com – JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) menanggapi permintaan maaf Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) terhadap penduduk menjauhi lengser. PDIP menekankan bahwa seluruh kebijakan presiden harus dipertanggungjawabkan di tempat hadapan rakyat.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menjawab wartawan di dalam sela-sela wayangan dengan lakon ‘Sumatri Ngenger’ di dalam Sekolah Partai PDIP, Hari Sabtu (3/8/2024) malam. Hasto menyinggung data impor beras oleh sebab itu tahun ini Indonesia impor 6 jt ton.
“Partai menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari orang presiden itu dipertanggungjawabkan pada hadapan rakyat. Contohnya kami yang dimaksud selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang dimaksud sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif,” kata Hasto.
Jadi, berbagai kebijakan Presiden Jokowi harus dipertanggungjawabkan lebih banyak dahulu, tidak permintaan maaf. “Kebijakan-kebijakan itulah yang tersebut harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu untuk rakyat serta itu harus kedepankan, tidak permintaan maafnya dulu,” ujar Hasto.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan permintaan maaf menghadapi kesalahannya selama menjabat ketika Zikir Kebangsaan di area Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/8/2024) malam. Acara itu merupakan rangkaian Siklus Kemerdekaan HUT ke-79 RI.
“Dalam kesempatan yang tersebut baik ini, di tempat hari pertama bulan kemerdekaan, bulan Agustus, dengan segenap kesungguhan serta kerendahan hati, izinkanlah saya lalu Profesor KH Ma’ruf Amin ingin memohon maaf yang mana sedalam-dalamnya melawan segala salah lalu khilaf, selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden RI serta Wakil Presiden RI. Kami sangat menyadari bahwa sebagai manusia, kami tiada kemungkinan besar dapat menyenangkan semua pihak, kami juga tak mungkin saja memenuhi semua harapan semua pihak, saya bukan sempurna, saya manusia biasa, kesempurnaan itu hanya sekali milik Allah SWT, cuma milik Allah,” katanya.
