InfoCakrawala.com – Jakarta – Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan aksi boikot produk-produk yang tersebut terafiliasi dengan Israel telah lama dijalankan memberikan dampak kerugian kepada dunia bisnis dalam dalam dalam negeri.
“Aksi boikot menimbulkan dampak kerugian bagi dunia usaha sebab dijalankan pada sektor usaha yang mana yang disebut beroperasi pada dalam Indonesia serta menyerap tenaga kerja Indonesia yang tersebut digunakan menggantungkan nafkah pada perusahaan-perusahaan yang itu diduga terafiliasi dengan pihak yang mana mana terlibat konflik dalam area Palestina,” katanya lewat keterangan di area area Jakarta, Kamis.
Kadin Indonesia, lanjut Yukki, mengecam segala bentuk kekerasan serta penindasan apapun yang mana dimaksud terjadi dalam berbagai belahan dunia, termasuk apa yang dimaksud terjadi dalam Palestina.
“Kami juga bersikap netral dalam isu geopolitik yang hal itu terjadi serta berfokus pada pengembangan dunia perniagaan serta pertumbuhan perekonomian nasional,” ujarnya.
Menurut Yukki, aksi boikot yang belakangan marak terjadi, perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah berdasarkan latar belakang perlindungan kepentingan nasional dalam rangka menciptakan kepastian hukum serta iklim bidang usaha yang tersebut kondusif dengan mengarusutamakan perlindungan kepentingan nasional.
Menyikapi perkembangan isu boikot yang tersebut saat ini beredar di tempat dalam masyarakat, secara khusus terkait informasi daftar merek produk-produk yang tersebut hal tersebut diduga berafiliasi dengan pihak yang tersebut mana terlibat konflik Palestina pada media sosial, Kadin Indonesia merujuk pernyataan Sekretaris Komisi MUI Bidang Fatwa Miftahul Huda.
Lewat keterangan tercatat MUI pada Jumat (17/11) lalu, ditegaskan bahwa MUI tak ada pernah pernah merilis daftar hasil yang tersebut dimaksud terbukti berafiliasi dengan pihak yang dimaksud digunakan terlibat konflik pada Timur Tengah dalam tempat media sosial.
MUI juga tidaklah punya kompetensi untuk merilis daftar item Israel kemudian afiliasinya, sehingga daftar yang tersebut hal tersebut tengah beredar di dalam tempat media sosial belum dapat dibuktikan kebenaran serta keabsahannya.
Yukki menegaskan hasil bersertifikat halal diberikan MUI melalui proses sertifikasi yang mana mana melibatkan banyak pihak serta MUI bukan berhak untuk mencabutnya.
Kadin Indonesia pun mengimbau agar warga dapat menyikapi informasi yang mana beredar secara bijak lalu berhati-hati memilih sumber pemberitaan yang itu benar serta tiada termakan pemberitaan hoaks yang tersebut digunakan tentunya akan sangat merugikan dunia usaha serta berdampak penyerapan ribuan karyawan yang dimaksud bekerja dalam perusahaan tersebut.
(Sumber: AntaraNews)
