Infocakrawala.com – JAKARTA – Kementerian Koordinator Lingkup Pembangunan Orang kemudian Kebudayaan (Kemenko PMK) melalui Deputi Lingkup Kesepahaman Pembaruan Mutu Aspek Kesehatan juga Pembangunan Kependudukan Budiono Subambang mengungkapkan sebanyak 5,8 jt balita Indonesia bermasalah gizi.
“Beberapa catatan, ini ada 36,10 persen atau 5.839.101 yang balita bermasalah gizi dan juga kemudian 3,6 persen atau 220.275 balita bermasalah yang digunakan harus diintervensi gitu,” ujar Budiono di dialog Deputy Meet the Press di area Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Hari Senin (1/7/2024).
Pada kesempatan itu, Budiono menyatakan hitungan yang dimaksud merupakan hasil dari pengukuran serta intervensi serentak pada 300 lebih lanjut Posyandu hingga 1 Juli 2024 ini. “Jadi pada waktu ini pemerintahan sudah ada menyelesaikan sampai dengan apa namanya bulan Juni ini, telah 1 Juli, jadi pengukuran serentak dilaksanakan di area seluruh wilayah Indonesia ada di dalam 300 ribu Posyandu.”
“Hingga pagi ini pukul 9 itu ada sudah ada mencapai 95,15% ya ini hasil kerja kolaborasi semua pemikiran lembaga sebagaimana yang mana sudah ada tertuang di tempat pada Perpres 72 Tahun 2021 pasukan percepatan penurunan stunting dan juga itu ada 19 Kementerian/Lembaga yang mana mengambil bagian terlibat di tempat dalamnya,” sambungnya.
Sementara itu, prevalensi stunting pada Indonesia berkurang sebesar 15,7% pada 10 tahun terakhir yakni rata-rata penurunan berkisar antara 1,57% per tahun. Tercatat dalam tahun 2023, prevalensi stunting 21,5%. Sehingga, Budiono menegaskan perlu strategi percepatan juga fokus pada upaya pencegahan melalui pengukuran dan juga intervensi serentak pencegahan stunting
“Ini Alhamdulillah serta biasa kalau penimbangan dan juga pengukuran kan dilaksanakan setiap bulan itu paling-paling capaiannya 8 jt ya. Nah ini berkat kolaborasi yang tersebut di dalam PIC-nya tetap memperlihatkan Kementerian Aspek Kesehatan tapi dikerjakan dengan kolaborasi apa namanya regu percepatan penurunan stunting,” papar Budiono.
Lebih lanjut, Budiono menambahkan pemerintah ketika ini melakukan intervensi dengan memperbanyak alat penimbangan juga pengukuran badan menggunakan antropometri.
“Kemudian ada lagi dikarenakan kita ini kan pengen melakukan pengukuran baik itu penimbangan lalu pengukuran tinggi badan juga intervensi yang tersebut diperlukan itu kan pengen sempurna ya, semua negara lah melakukan dengan sempurna termasuk Indonesia, itu ya tentu harus menggunakan antropometri termasuk ini ya mengukur baik berat maupun tinggi,” pungkasnya.
