Infocakrawala.com – JAKARTA – Draf RUU Penyiaran menjadi polemik dalam kalangan insan pers. Terdapat pasal yang mana dianggap mengancam kebebasan pers. Konstituen pers segera menemui elite partai urusan politik di area DPR supaya draf RUU Penyiaran tak disahkan.
Hal yang disebutkan dikatakan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Hendry Ch Bangun usai hadir di diskusi umum bertemakan Menyoal Revisi UU Penyiaran yang mana Berpotensi Mengancam Kemerdekaan Pers di tempat Kantor Dewan Pers, Ibukota Indonesia Pusat, Rabu (15/5/2024).
Dia juga mendengar RUU Penyiaran diusulkan partai politik. “Dewan Pers serta konstituen warga telah memiliki langkah-langkah. Katakanlah misalnya mendatangi semua fraksi, mendatangi juga partai partai dikarenakan ini kan konon kabarnya inisiatif dari partai bukanlah pemerintah,” ungkapnya.
Dalam draf tersebut, KPI juga akan mengatur konten di area media sosial padahal kewenangan itu sebelumnya berada pada ranah Kementerian Komunikasi juga Informatika (Kominfo).
“Ini sebagian kewenangan juga terambil. Selama ini pengawas medsos ada dalam Kominfo. Kalau ada isi medsos bukan senonoh segala macam itu kewenangan Kominfo untuk men-take down, tapi dengan undang-undang yang baru adanya dalam KPI,” ujar Hendry.
Dia mengawasi RUU ini dibuat sangat tak cermat. Sebab, tak belaka dirasakan Dewan Pers, bentrokan kewenangan juga akan menimpa Kominfo.
Pasal kontroversial pada RUU Penyiaran, salah satunya larangan penayangan liputan eksklusif. Hal yang dimaksud dianggap sebagai cara membungkam kebebasan pers.
Lalu, penyelesaian sengketa jurnalis atau pers nantinya ditangani KPI. Padahal, sebelumnya penyelesaian sengketa itu dijalankan Dewan Pers.
“Saya tahu betul bahwa penanganan sengketa pers selama ini bagus, sangat objektif, independen, tiada terpengaruh, lantaran apa, sebab Dewan Pers dipilih oleh rakyat pers. Sementara kalau kita tahu, bukanlah apa ya, KPI ini kan fit and proper test dalam DPR ya jadi ada nuansa-nuansa politis di tempat dalamnya,” kata Hendry.
