Infocakrawala.com – JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Sektor Politik, Hukum, serta Ketenteraman (Menko Polhukam), Mahfud MD menyarankan untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mengevaluasi penegakan hukum di tempat Indonesia. Dia memberi perhatian khusus untuk kinerja Polri.
Mahfud menilai evaluasi di area bidang hukum sangat diperlukan untuk menjawab keresahan publik berhadapan dengan penegakan hukum yang terjadi pada waktu ini. Prabowo disebutnya memiliki kapasitas yang dimaksud tepat sebab terpilih melalui prosedur demokrasi yakni pemilu.
“Karena kemarin saya bilang itu demokrasi harus berkeadaban. Keadabannya dalam mana? Tegakkan hukum dengan baik. Karena demokrasi tanpa hukum itu liar juga anarkis,” kata beliau yang mana tayang dalam inisiatif Terus Terang dikutip, Kamis (18/7/2024).
Sebaliknya, kata Mahfud, hukum tanpa demokrasi berpotensi sewenang-wenang, sesuka hati, otoriter, bak pada sistem sebuah kerajaan.
“Buat aturan ini paksa, buat aturan ini paksa. Sewenang-wenang kan. Kalau hukum tanpa demokrasi. Tapi demokrasi tanpa hukum bahaya, pada tingkat atasnya akan terjadi anarkis, di area melawan terjadi otorianisme yang semata-mata adu kekuatan aja,” tutur mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.
Oleh dikarenakan itu, Mahfud menganggap demokrasi juga nomokrasi harus berjalan beriringan agar membatasi praktik-praktik otorianisme kekuasaan.
“Harus berjalan seiringan,” tegas mantan kontestan Pilpres 2024 itu.
