Infocakrawala.com – Koperasi pada hakekatnya adalah badan usaha yang mana membantu menyejahterakan perekonomian para anggota lalu warga sekitar.
Demikian juga dengan keberadaan koperasi syariah, dengan menganut syariat Islam, koperasi turut memulai pembangunan tatanan perekonomian sesuai prinsip keislaman, juga menciptakan ikatan persaudaraan serta berkeadilan antar anggota. Dari sisi kegiatan bisnis lalu pengelolaan manajemen, koperasi berbasis syariah tidaklah sangat jauh berbeda dengan koperasi sistem konvensional pada umumnya.
Keduanya menganut asas kekeluargaan, musyawarah, kemudian kesukarelaan di sistem keanggotaannya. “One man one vote”, demikian pengambilan keputusannya pada forum Rapat Anggota Tahunan (RAT), untuk menetapkan juga memilih pengurus lalu pengawas. Artinya, keduanya sama-sama menganut prinsip kesetaraan yang serupa di anggota.
Perbedaan mendasar keduanya, terletak pada prinsip akad muamalah, atau aturan syariat Islam yang diterapkan. Dimana pada koperasi syariah di menjalankan kegiatan usahanya, diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, guna memverifikasi seluruh pendapatan kemudian keuntungan bisnis dilaksanakan secara benar, halal, sesuai akad-akad syariah, kemudian sesuai pula dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), artinya terbebas dari riba yang digunakan diharamkan oleh Al Quran juga As Sunnah.
Demikian yang dimaksud dijalankan koperasi syariah pada Jawa Timur yaitu Koperasi Simpan Pinjam Pendanaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Nusantara atau dikenal dengan KSPPS BMT UGT Nusantara. Koperasi yang mana berdiri tahun 2000 juga beralamatkan di dalam Jalan Sidogiri Barat Kraton Pasuruan Jawa Timur, didirikan oleh beberapa orang yang tersebut tergabung pada urusan guru tugas pondok Pesantren Sidogiri, dalam antaranya guru, pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, lalu para simpatisan di dalam wilayah Jawa Timur.
Ketua KSPPS BMT UGT Nusantara ABD. Majid mengatakan, untuk menggalang peningkatan kinerja koperasi memiliki tenaga-tenaga andal yang tersebut lulus sertifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Mereka kompeten pada mengawasi, mengatur keuangan, memitigasi risiko kemudian membesarkan kegiatan bisnis koperasi.
“Koperasi harus fokus pada core bisnisnya dengan mengedepankan prinsip pruden atau kehati-hatian pada menjaga kualitas aktiva produktif. Misalnya, bagi anggota yang digunakan simpanannya lebih lanjut kecil dari jumlah agregat pengajuan pembiayaan, maka diharuskan ada jaminan yang mengcover kelebihan pembiayaan tersebut. Ini adalah penting agar dana koperasi aman serta terkendali,” kata ABD. Majid.
Ia melanjutkan, koperasi juga wajib mempunyai sistem informasi manajemen kemudian teknologi yang tersebut baik dan juga berbasis digital sesuai trend yang berlaku. Hal ini untuk meningkatkan pelayanan untuk anggota sehingga dapat bertransaksi dan juga mengakses komoditas koperasi dimana pun serta kapan pun. Selain itu, dilaksanakan monitoring serta evaluasi untuk menjaga dari terjadinya penyalahgunaan dana koperasi oleh oknum petugas internal koperasi maupun anggotanya.
“Upaya meningkatkan produktivitas usaha, koperasi mendapat informasi mengenai pembiayaan tidak mahal dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, lalu Menengah (LPDB-KUMKM). Data ini didapatkan dari Inkopsyah, sosialisasi Dinas Koperasi serta UKM kemudian KemenkopUKM. Pada tahun 2010, koperasi mulai mengakses pembiayaan LPDB-KUMKM yang mana berskema syariah, dengan inisiatif pemberdayaan koperasi serta UMKM (KUMKM),” tutur ABD. Majid.
Program LPDB-KUMKM, lanjut ABD. Majid, sesuai dengan visi misi koperasi, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota dengan pembiayaan diskon sesuai syariah. LPDB-KUMKM juga menawarkan margin rate atau tarif pembiayaan yang sangat murah, bahkan bisa saja dikatakan paling tidak mahal melebihi sumber dana pembiayaan dari lembaga lain.
Sehingga melalui pembiayaan tersebut, KSPPS BMT UGT Nusantara dapat tambahan meningkatkan pemberdayaan untuk anggota, meningkatkan produktivitas, juga profitabilitas koperasi. “Alhamdulillah, sejak bermitra dengan LPDB-KUMKM, perkembangan KSPPS BMT UGT Nusantara terus meningkat dan juga berprogres dengan baik. Target penyaluran pembiayaan di dalam kantor-kantor cabang tercapai, dan juga dana bergulir dirasakan besar manfaatnya oleh anggota-anggota KSPPS BMT UGT Nusantara,” ujar ABD. Majid.
Teknologi juga Peranannya Menghadapi tantangan serta perkembangan teknologi, koperasi juga didorong menyesuaikan zaman pada meningkatkan kualitas layanan melalui digitalisasi. Menurut ABD. Majid, KSPPS BMT UGT Nusantara sudah menerapkan aplikasi mobile berbasis digital sejak tahun 2010 guna memudahkan kemudian meningkatkan layanan untuk anggota.
“Dengan menerapkan perkembangan teknologi layaknya mesin EDC Bank (mobile printer), KSPPS BMT UGT Nusantara menerapkannya dengan menggunakan perangkat selular mudah yang mana murah, canggih, kemudian aman. Hal ini membantu koperasi di melayani anggota yang mana menyetor serta menarik dana tunai di dalam luar kantor (di pasar-pasar), dimana data proses secara langsung diinput melalui mobile AO secara real time kemudian terhubung ke data server pada interface core system koperasi,” jelas ABD. Majid.
Seiring berjalannya waktu, koperasi yang tersebut sekarang mempunyai anggota sebanyak 718.064 orang lalu karyawan sebanyak 1.608 orang, terus mengembangkan digitalisasi melalui layanan program Mobile UGT berbasis android terhadap anggota. Aplikasi komputer yang diperkenalkan pada tahun 2017, memudahkan anggota di mengakses layanan cek saldo, melakukan pemindahbukuan antar akun anggota, pemindahan antar bank, pembayaran, top up saldo, serta pembelian PPOB.
“Terakhir kami mengupdate system host to host dengan lima Bank Syariah di area Indonesia, hal ini memudahkan pada mengurus dana koperasi melalui layanan Cash Management System (CMS), RTGS, kemudian BI Fast. Melalui langkah yang disebutkan dapat membantu kelancaran operasional kantor-kantor layanan cabang yang jarak jauh dari kantor pusat serta terpencil di tempat area pelosok. Berkat teknologi, dana koperasi menjadi lebih besar aman, terpantau, terkendali, juga terkelola dengan baik, lantaran semua data tersaji secara real time kemudian tersentral,” papar ABD. Majid.
Harapannya, dengan peningkatan kemudian kemajuan teknologi, koperasi-koperasi yang mana ada di tempat Indonesia menjadi lebih tinggi meningkat, modern juga mengalami perkembangan secara nasional. Selain itu, koperasi menjadi wadah dengan agar anggota yang digunakan terdiri dari pelaku perniagaan UMKM dapat naik kelas juga benar-benar menjadi soko guru perekonomian bangsa.
“Kami berharap, pemerintah menyokong aksi koperasi dengan regulasi juga aturan-aturan yang dimaksud memajukan sektor perkoperasian, di tempat antaranya regulasi yang digunakan baik, memperluas ruang gerak dan juga meningkatkan cakupan bidang usaha koperasi. otoritas juga diharapkan memberikan bantuan teknis lalu modal untuk peningkatan teknologi dan juga digitalisasi koperasi, agar dapat bersaing dengan aplikasi mobile pinjaman online (pinjol) kemudian fintech yang mana kian hari makin menjamur di area masyarakat,” harap ABD. Majid.
Senada dengan KSPPS BMT UGT Nusantara, Direktur Utama LPDB-KUMKM, Supomo mengatakan, koperasi harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi lalu mampu memberikan layanan yang mana praktis, mudah, juga modern.
Digitalisasi akan memudahkan koperasi untuk diterima oleh bursa masa sekarang kemudian masa datang, juga memungkinkan anggota mengedarkan hasil melalui platform digital digital. Demikian pula LPDB-KUMKM terus berinovasi pada menguatkan peranannya dalam rakyat kemudian memaksimalkan penyaluran dana bergulir terhadap mitra-mitra koperasi.
“Tahun lalu LPDB-KUMKM meluncurkan program mobile eLPDB, yaitu program yang tersebut dapat dimanfaatkan oleh mitra kemudian calon mitra LPDB-KUMKM di dalam seluruh Indonesia. Aplikasi ini memudahkan pemantauan atau tracking status proposal pinjaman atau pembiayaan dana bergulir, juga memperlancar proses kemudian layanan antara LPDB-KUMKM dengan mitra atau calon mitra,” kata Supomo.
Selain eLPDB, lanjut Supomo, kami juga memudahkan rakyat khususnya calon mitra di pengajuan pinjaman/pembiayaan melalui layanan e-proposal LPDB-KUMKM. Mitra koperasi dapat mengajukan permohonan dana bergulir secara online melalui laman https://eproposal.lpdb.id/. Inovasi lalu perubahan struktural digital tersebut, diharapkan memberi kemudahan, fleksibilitas, kemudian akuntabilitas di bidang usaha proses penyaluran dana bergulir. Selain itu, peluncuran teknologi diharapkan memperkuat peningkatan UMKM khususnya melalui wadah usaha koperasi.
“Tujuan kami untuk terus bertransformasi digital guna memberi layanan efisien dan juga transparan, yang tersebut harapannya dapat lebih banyak mendekatkan diri terhadap penduduk melalui pemanfaatan telepon genggam (mobile device). Inovasi serta teknologi diyakini dapat memajukan koperasi, meningkatkan kesejahteraan anggota, dan juga menggalakkan mutu lalu kualitas komoditas UMKM,” terang Supomo.
Upaya memodernisasi koperasi, tutur Supomo, menjadi tantangan tersendiri bagi LPDB-KUMKM. Melalui Rencana Inkubator Wirausaha 2024 menjadi salah satu upaya LPDB-KUMKM di mengupayakan koperasi agar lebih banyak tumbuh serta bersaing di tempat bursa yang digunakan kian kompetitif.
Harapannya, kegiatan ini dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional, khususnya bagi perkembangan koperasi lalu UMKM pada Indonesia.
