Infocakrawala.com – Para pejabat pemerintahan Provinsi (Pemprov) DKI Ibukota Indonesia telah dilakukan menerima sebagian mobil baru yang dimaksud dipakai untuk keperluan dinas. Pemakaian kendaraan roda empat baru ini baru diketahui belakangan ini bertepatan mendekati tahun baru 2024.
Pantauan Suara.com, terdapat lima unit mobil baru milik pejabat DKI yang terpakir pada ketika rapat pimpinan (rapim) yang dipimpin Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono di area halaman Balai Perkotaan DKI, Rabu (27/12/2023).
Terlihat seluruh mobil warna hitam itu mempunyai tipe yang mana sama. Setelah diperhatikan, mobil-mobil itu merupakan generasi terbaru model legendaris Toyota Kijang Innova Zenix jenis hybrid.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto, membenarkan mobil yang disebutkan adalah miliknya. Para Kepala Satuan Kerja Gadget Daerah (SKPD) yang hadir pada rapat itu juga menggunakan kendaraan yang mana sama.
“Iya semua sama. Semua kepala dinas, bukan saya doang. Sama semua (jenis mobilnya), cuma beda plat nomor doang,” ujar Asep.
Berdasarkan informasi yang dimaksud beredar, Innova Zenix mempunyai harga jual on the road DKI DKI Jakarta di tempat kisaran Rp458 jt sampai Rupiah 614 juta.
Sebelumnya Pemprov DKI DKI Jakarta berencana membeli 21 mobil listrik untuk kendaraan dinas di tempat tahun 2023. Anggaran untuk satu mobil ini mencapai Rp800 juta.
Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Ibukota Reza Pahlevi menyampaikan dana pengadaan mobil listrik itu berasal dari Anggaran Pendapatan juga Belanja Daerah (APBD) DKI Ibukota Indonesia tahun anggaran 2023.
“Tahun ini, pengadaan 21 mobil listrik dulu, menggunakan (APBD DKI) 2023,” ujar Reza pada waktu dikonfirmasi, Selasa (21/2/2023).
Untuk merk mobil yang dimaksud akan dibeli, Reza enggan mengungkapkannya. Namun, ia mengakui anggaran untuk pembelian mobil listrik ini terbilang mahal.
“Anggarannya gede sekali, hampir Rp800 jt per unit. (Merek) enggak boleh disebut dong,” ucapnya.
Nantinya, mobil listrik itu akan dipakai oleh pejabat Pemprov DKI Jakarta. Mulai dari Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, Inspektur, hingga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta.
Untuk pelaksanaan pemakaian mobil dinas listrik ini, pihaknya akan mengajukan revisi Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang pengadaan Kendaraan Dinas Operasional (KDO) untuk diteken Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono.
Ia mengumumkan kebijakan pembelian mobil listrik ini diadakan lantaran kendaraan lama sudah ada berumur. Proses pembeliannya akan melalui lelang oleh Kantor Pelelangan Negara.
“Mobil yang mana dipakai SKPD (satuan kerja perangkat daerah) hari ini telah habis masa umurnya, tetap memperlihatkan nanti akan diadakan penghapusan. Kemudian dilaksanakan lelang melalui Kantor Pelelangan Negara,” pungkasnya.
(Sumber: Suara.com)
