Infocakrawala.com – Isu Sri Mulyani mundur dari Menteri Keuangan kian santer dan juga berhembus kencang di area internal Kementerian Keuangan.
Jika benar niatan Sri Mulyani untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan ada beberapa jumlah dampak negatif yang digunakan sanggup cuma muncul terhadap kegiatan ekonomi RI.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyatakan dampak besar apabila Sri Mulyani benar hengkang adalah perihal kredibilitas dunia usaha Indonesia dimata penanam modal asing.
“Jadi begitu menteri Sri Mulyani juga menteri-menteri lainnya itu meninggalkan kabinet pasti efeknya akan terjadi shock terhadap kepercayaan investor, kreditur, bahkan konsekuensinya akan susah mendapatkan pinjaman baru atau kerjasama investasi,” kata Bhima ketika dihubungi Suara.com pada hari terakhir pekan (26/1/2024).
Menurut Bhima frontliner perekonomian RI memang benar paling banyak diadakan oleh Sri Mulyani, kerjasama bilateral maupun multilateral terhadap sektor kegiatan ekonomi paling rutin melibatkan dirinya.
Kepercayaan asing lanjut Bhima juga dapat terlihat dari kredibilitas Sri Mulyani selama ini yang merupakan orang teknorat.
“Karena ini tentang bicara kredibilitas, sehingga efeknya ke bursa dimana capaian realisasi investai itu akan sangat berisko tinggi serta yang digunakan jelas ini sebagai bentuk shock therapy ke Jokowi,” katanya.
Isu mundurnya Sri Mulyani pertama kali diungkapkan oleh ekonom senior Faisal Basri di sebuah diskusi baru-baru ini. Faisal bahkan mengungkapkan Sri Mulyani adalah menteri Jokowi yang paling siap mundur.
“Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (sekretaris kabinet) sudah ada gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing,” klaim Faisal di Political Economic Outlook 2024 dalam Tebet, Jakarta.
Yah dukungan Jokowi pada konstetasi kebijakan pemerintah pemilihan raya 2024 terhadap pasangan Prabowo Subianto juga Gibran Rakabuming Raka menjadi alasan utama.
Tak hanya sekali itu Faisal juga mengungkapkan Sri Mulyani kemudian Prabowo juga kerap berbeda pendapat, khususnya untuk permasalahan anggaran.
“Katanya nunggu momentum, mudah-mudahan peluang ini segera insyaallah jadi pemicu yang mana dahsyat, seperti Pak Ginandjar (Menteri Koordinator Sektor Ekonomi, Keuangan, kemudian Industri Ginandjar Kartasasmita) kemudian 13 menteri lainnya mundur di area zaman Pak Harto (Presiden Soeharto),” sambungnya.
Dalam acara inisiatif Closing Bell CNBC Indonesia, Faisal mengungkapkan kabar para menteri teknokrat untuk mundur merupakan hal yang logis lantaran teknokrat orang yang mana mempunyai nilai etik kemudian moral yang tersebut kuat, baik itu sektor ekonomi seperti Sri Mulyani, maupun nonekonom seperti Basuki.
“Teknokrat itu miliki standar etika tidak ada tertulis. Jadi kalau ia diminta oleh atasannya yang tersebut akhirnya melanggar aturan, ia bilang ‘sorry nggak mau, tak bisa, kalau bapak mau terus atau ibu mau terus silakan saya mundur. Itu biasa dalam mana-mana,” tuturnya.
Faisal Basri mengumumkan standar nilai yang mana mengganggu perasaan para menteri teknokrat ialah terlalu banyaknya intervensi yang digunakan masuk di tugas kemudian fungsi dia untuk kepentingan kebijakan pemerintah tertentu. Apalagi yang terkait dengan pengaplikasian anggaran negara.
“Jadi Pak Jokowi ini ingin keliling Indonesia 2024 tambahan intens, bagikan apalah gitu ya, ‘wah itu anggarannya belum ada di tempat APBN’, ‘tapi uangnya ada?’ diusahakan pak,’ ‘laksanakan’. Itu kan kalau dilaksanakan crime, oleh sebab itu setiap sen dari APBN itu harus persetujuan, nggak bisa jadi dijumbalit-jumbalitkan begitu, nah mulai resah teman-teman ini,” beber Faisal.
(Sumber; Suara.com)
