Infocakrawala.com – Anggota Dewan Pakar Timnas Anies-Muhaimin (AMIN), Refly Harun merasa heran Prabowo Subianto diberi hadiah pangkat kehormatan Jenderal Bintang 4. Padahal, selama ini Prabowo sudah ada bukan berdinas pada kemiliteran.
“Bagaimana mungkin saja seseorang naik pangkat militer tapi beliau tiada berdinas di area militer lagi,” ujar Refly pada Gedung Inisiatif Bhineka Nasionalis, Ibukota Indonesia Pusat, Rabu (28/2/2024).
Oleh sebab itu, Refly menuding rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tiada karuan lalu omon-omon.
“Rezim omon-omon betul, ini nggak karu-karuan,” ucap Refly.
Menurut Refly, tidaklah masuk akal jikalau Prabowo diberi pangkat kehormatan melawan alasan jasanya selama ini. Lebih lanjut, Refly menilai semestinya pangkat kehormatan juga diberikan setelahnya seseorang tokoh menunaikan tugas.
Dalam hal Prabowo, yakni purna tugas sebagai Menteri Pertahanan.
“Pakai common sense cuma nggak masuk akal tapi kan Prabowo punya jasa kemudian lain sebagainya ya semua Menteri kalau mau dianggap punya jasa,” tutur Refly.
“Belum selesai lalu apa yang digunakan menyebabkan kemudian kita harus memberikan pangkat kehormatan untuk Prabowo,” lanjutnya.
Prabowo Naik Pangkat
Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi resmi menyematkan kenaikan pangkat kehormatan terhadap Menteri Perlindungan Prabowo Subianto. Dengan begitu, Prabowo pada saat ini menyandang pangkat Jenderal Kehormatan.
Pemberian pangkat Jenderal Kehormatan disematkan secara langsung oleh Jokowi di acara Rapat Pimpinan TNI-Polri pada Mabes TNI, Cilangkap, Ibukota Indonesia Timur, Rabu (28/2/2024).
Prabowo memberikan hormat lebih tinggi dahulu sesaat sebelum Jokowi menyematkan pangkat bintang empat pada bahunya. Sikap hormat dijalankan Prabowo usai Jokowi memberikan Keppres Kenaikan Pangkat Kehormatan.
Ditemui seusai prosesi, Jokowi membantah anggapan pemberian pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo merupakan bagian operasi politik.
Menurut Jokowi, bila memang sebenarnya kenaikan pangkat menjadi bagian kegiatan politik, justru diadakan sebelum Pemilihan Umum 2024.
Ia menekankan pemberian kenaikan pangkat yang dimaksud diberikan usai masa pemilihan presiden dikarenakan untuk menghindari anggapan tersebut.
“Ya kalau kegiatan urusan politik kita berikan aja sebelum Pemilu. Hal ini kan setelahnya Pemilihan Umum supaya bukan ada anggapan-anggapan seperti itu,” kata Jokowi di dalam Mabes TNI.
