Infocakrawala.com – JAKARTA – Keputusan pemerintah melanjutkan kegiatan Harga Gas Bumi Tertentu ( HGBT ) akan menghadapi sejumlah tantangan. Selain ketersediaan pasokan gas pipa dalam pada negeri yang mana terus menurun, tingginya harga jual Liquid Natural Gas (LNG) sebagai subtitusi gas pipa akan menyulitkan konsumen industri.
Program HGBT menetapkan tarif gas bumi USD6 per MMBTU terhadap 7 sektor bidang tertentu. Adapun tujuh sektor penerima HGBT meliputi pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, sarung tangan karet.
Ketua Koordinator Gas Industri Kadin sekaligus Wakil Ketua Umum Diskusi Industri User Gas Bumi (FIPGB) Achmad Widjaja mengungkapkan terdapat fakta dan juga merupakan persoalan yang dimaksud telah diketahui sama-sama bahwa terjadi natural declining atau penurunan produksi secara alami di tempat beberapa sumber utama gas. Terutama di tempat wilayah Barat yang selama ini memasok sebagian besar industri.
“Pertama, pada waktu ini di tempat semua sisi yang mana disebut industrialisasi di dalam Jawa Barat telah kurang. Di Timur kelebihan. Artinya shifting areanya juga belum clear. Nah proses ini sangat membingungkan buat kita apakah HGBT ini benar-benar bisa saja diimplementasikan secara volume,” ungkapnya di sebuah diskusi tentang energi, dalam Jakarta, Kamis (11/7/2024).
Dengan situasi itu, lanjutnya, melimpahnya cadangan gas tak bisa jadi lagi menjadi acuan utama lantaran pemerintah, termasuk Kementerian Manufaktur (Kemenperin) sudah mengetahui adanya natural decline tersebut.
“Melimpahnya gas itu bukanlah jadi suatu topik lagi ketika ini oleh sebab itu pemerintah kan juga sudah ada tahu ada declining sumur yang mana ada di area Sumatera,” terangnya.
Sebab itu, Achmad menegaskan, yang mana dibutuhkan sebenarnya adalah kepastian skema juga kebijakan yang mana bersifat jangka menengah lalu jangka panjang.
“Menurut kita di area tempat seperti ini kita bisa jadi tahu apa yang mana akan menjadi pegangan kita di dalam bidang 5 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, itu intinya,” tegasnya.
Ditambah lagi dengan rencana pemerintah yang dimaksud juga akan membuka lebih besar sejumlah pihak untuk infrastruktur regasifikasi gas alam cair (LNG) di dalam kawasan tertentu. Artinya skema blending price adalah keniscayaan dan juga tidaklah bisa jadi dengan sekadar mematok tarif murah.
