Infocakrawala.com – JAKARTA – eksekutif memproyeksikan total permintaan biaya penyelenggaraan Ibu Pusat Kota Nusantara ( IKN ) tembus Rp466 triliun. Akan tetapi bilangan yang dimaksud tidaklah seluruhnya dibebankan untuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( APBN ), namun juga ada porsi penanaman modal perusahaan swasta, perusahaan negara, dan juga skema KPBU (Kerjasama otoritas Badan Usaha).
Pembiayaan APBN ditargetkan cuma sebesar 20% dari total keperluan biaya Rp466 triliun, atau sekitar Rp93 triliun semata yang mana dialokasikan untuk membiayai proyek infrastruktur dasar. Di antaranya seperti akses jalan, gedung kantor pemerintahan, hingga hunian PNS yang dimaksud akan dipindahkan, sedangkan sisanya mengandalkan pembiayaan dari investor.
Jika dihitung Kementerian Pekerjaan Umum lalu Perumahan Rakyat (PUPR) sudah pernah melelang sebanyak 106 paket pekerjaan. Lelang proyek yang disebutkan terbagi pada 3 termin, ricinnya batch 1 Kementerian PUPR melelang 40 paket pekerjaan dengan total Rp25 triliun.
Kemudian lelang proyek batch 2 sebanyak 31 paket pekerjaan dengan mengangkat anggaran Rp27,68 triliun. Batch ketiga kembali dilelang sebanyak 35 paket pekerjaan dengan anggaran Rp30,79 triliun. Sehingga totalnya dari ketiga paket yang disebutkan APBN yang tersebut dikeluarkan Rp83,42 triliun.
Jika disandingkan dengan target pemerintahan yang digunakan semata-mata menggunakan 20% APBN atau sekitar Rp93,2 triliun dari permintaan biaya Rp466 triliun proyeksi keperluan bangun IKN. Maka dipastikan plafon pembiayaan APBN ke proyek IKN tinggal tersisa Rp10 triliun saja.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengaku hingga ketika ini otoritas belum berencana untuk meningkatkan plafon pembiayaan dari APBN ke IKN. Sebab, anggaran APBN semata-mata digunakan untuk merancang infrastruktur dasar saja, sedang sisanya akan mengandalkan pembiayaan dari pelaku perniagaan atau KPBU.
“Sementara ini belum ada (rencana revisi alokasi APBN ke IKN 20%) jadi tetap saja masih berjalan, cuma ke depan akan lebih lanjut berbagai dibuka kesempatan pembangunan ekonomi dari sektor non public jadi kita harapkan ada pemodal di negeri,” kata Suharso pada waktu ditemui dalam Kementerian PANRB, Selasa (30/7/2024).
Sekedar informasi tambahan, setidaknya terdapat 9 Wilayah Perencanaan (WP) Kawasan Penguraian IKN dengan luas 256.142 ha yang digunakan ditargetkan mampu menampung penduduk sampai dengan 2 jt orang.
Wilayah yang dimaksud meliputi KIPP, Pusat Ekonomi, Layanan Kesehatan, Perjalanan dan juga Hiburan, Layanan Pendidikan, Inovasi dan juga Riset, Pusat Industri Pertanian lalu Logistik, Pusat Sentra Pertanian, juga Pusat Pembangunan Industri Teknologi Tinggi. Kesembilan WP yang dimaksud dibangun pada 5 tahap. Adapun pada waktu ini masuk di tahap pengerjaan tahap pertama, dimulai tahun 2022 hingga 2024, yaitu pemindahan tahap awal.
Suharso menyebut, pembangunan infrastruktur dasar pada waktu ini sejumlah dikerjakan di tempat KIPP, untuk merancang gedung perkantoran, jaringan transportasi, hunian, hingga sarana dan juga prasarana penunjang perkotaan.
“Sekali lagi kalau infrastruktur dasar yang mana lain kan sudah ada dikerjakan pada tahun ini (menggunakan APBN). Kemudian yang dimaksud berikutnya adalah perkembangan di tempat kawasan lain itu akan tambahan berbagai mengundang investor,” tutup Suharso.
