Infocakrawala.com – JAKARTA – Penyaluran Penyertaan Modal Negara (PMN)) ke perusahaan milik Badan Usaha Milik Negera (BUMN) seharusnya menjadi cara agar perusahaan yang disebutkan naik kelas. Bukan malah mengandalkan PMN hanya saja untuk bertahan serta jikalau ada kerugian mengajukan PMN kembali.
Anggota Dewan Pakar DPP Gerindra Bambang Haryo Soekartono (BHS) menyatakan, seharusnya perusahaan BUMN tak ada yang tersebut mengalami kerugian lantaran ada sinergi BUMN juga upaya memprioritaskan perusahaan BUMN untuk pengerjaan proyek negara.
“Kalau memang sebenarnya ada BUMN yang rugi, artinya ada yang tersebut salah dipengelolaannya. Mungkin SDM yang digunakan diletakkan di area kursi kepemimpinannya, tidak sosok yang mana kompeten dalam bidang tersebut,” katanya, Akhir Pekan (21/7/2024).
Apalagi, ada aliran PMN untuk perusahaan-perusahaan tersebut, dengan jumlah keseluruhan yang tak kecil. “Sebagai contoh, Garuda yang sangat dimanja oleh pemerintah. PMN yang tersalurkan ke Garuda itu bisa saja mencapai Rp10 triliun lebih banyak dalam era Presiden Jokowi. Kalau PMN itu diserahkan ke swasta, kemungkinan besar sudah ada berprogres besar perusahan swastanya,” ucapnya.
Dia menyebut, panyak perusahaan BUMN yang mana telah disuntik PMN tetapi tetap memperlihatkan mati, produktivitasnya hampir mendekati nol. Seperti misalnya, BUMN Pabrik gula, BUMN sandang, BUMN bidang maritim atau galangan kapal. Dia menyebutkan perusahaan itu sebenarnya dibutuhkan untuk fungsi sebagai stabilisator mulai dari kecukupan hasil lalu jasa, mutu hasil kemudian jasa, serta nilai tukar agar penduduk konsumen tak dipersulit dari kelangkaan ataupun kartelisasi yang diadakan swasta.
“Jadi BUMN-BUMN itu akan menjaga publik dari barang yang digunakan buruk, ketidaktersediaan komoditas di area pasar, kemudian nilai produk-produk yang mana tak melebihi nilai sewajarnya. Jadi BUMN bukanlah sebagai penguasa dalam pasar, tapi cuma menjaga agar lingkungan ekonomi itu terus bergerak, bertumbuh, dan juga tentunya memberikan partisipasi positif pada seluruh masyarakat,” ucapnya lagi.
Untuk menegaskan BUMN itu bisa saja menjadi stabilisator maka BUMN itu harus sehat lalu kuat. “Bagaimana BUMN itu sehat dan juga kuat, artinya Narasumber daya manusia (SDM) yang ada di dalam dalamnya harusnya orang yang tersebut kompeten dalam bidangnya. Sehingga BUMN sanggup ditangani secara profesional dan juga penuh dengan perubahan juga kebijakan yang tersebut tepat,” ucapnya.
Dia menambahkan, para perusahaan BUMN ini harus memahami PMN yang mana mereka itu terima adalah untuk pengembangan produktivitas lalu bahkan bisa saja meningkatkan keuntungan kemudian khasiat untuk rakyat lebih lanjut besar sehingga korporasi sanggup bertambah menjadi lebih banyak sehat dan juga lebih tinggi kuat.
“PMN itu jangan dipakai buat bayar utang. Tapi untuk pengembangan perusahaan. Kalau pun memang benar BUMN itu dibutuhkan oleh negara kucuran dana itu disalurkan, tapi untuk pembenahan kerusakan yang mana berdampak pasa produktivitas. Jangan tiap tahun dikasih PMN, tapi kerugian terus. Ya harusnya dibenahi dulu manajemennya, baru dipertimbangkan untuk menerima PMN lagi,” pungkasnya.
Harapan BUMN yang dimaksud produksinya menjadi keperluan pokok warga harusnya yang diprioritaskan mendapatkan PMN lebih lanjut dulu. Seperti sektor sandang tidak malah ditutup, tapi dikarenakan sandang merupakan keperluan pokok dari rakyat harusnya itulah yang tersebut di-support PMN tambahan dulu. Demikian juga BUMN pangan.
