Infocakrawala.com – JAKARTA – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menanggapi mangkirnya Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Gita Ariadi dari pemanggilan Bawaslu NTB. Ia menilai, seharusnya pejabat umum tak mangkir ketika hendak dimintai keterangan oleh Bawaslu.
“Ya, semestinya kalau dipanggil Bawaslu, ya, hadir, akibat sebagai pejabat harus memberi contoh. Sebab, hukum itu kan berlaku sama, siapa pun,” kata Ujang untuk wartawan, hari terakhir pekan (26/4/2024).
Pengamat urusan politik dari Universitas Al-Azhar Ibukota itu menyampaikan pejabat bahkan punya tanggung jawab moral memberi contoh untuk rakyat pada menaati aturan seperti memenuhi panggilan Bawaslu. “Apalagi pejabat harus memberi contoh ke masyarakat. Dalam konteks itu, siapa pun yang dipanggil Bawaslu mesti hadir. Itu saja,” ujar dia.
Sebelumnya, Bawaslu NTB melayangkan surat panggilan terhadap Lalu Gita untuk dimintai keterangan perihal penampilan alumnus Universitas Brawijaya itu hadir di tempat acara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. Bawaslu NTB sudah ada melayangkan dua kali surat panggilan terhadap Lalu Gita.
Pertama dilayangkan 16 April 2024 kemudian kedua pada Senin, 22 April 2024. “Sudah bersurat untuk memohonkan klarifikasi peluncuran ia urusan politik praktis sampai demonstrasi diadakan teman-teman kemarin, sampai per hari itu (Senin),” kata Anggota Bawaslu NTB Umar Ahmad Seth, Selasa (23/4/2024).
Kehadiran Gita di area program Partai Golkar itu menuai sorotan. Sebab Gita hadir mengenakan pakaian dengan warna kuning, atau warna kebesaran Golkar.
Bawaslu NTB menilai tindakan itu sepatutnya tak dilakukan. Karena kehadirannya dalam partai tidak ada ada kaitannya dengan jabatan sebagai Pj gubernur.
“Kami mau tanya, umum menyoroti aktivitas yang digunakan dilaksanakan Pj, kita akan melakukan itu. Kalau tidaklah hadir, kami akan bikin telaahnya berdasarkan berita-berita,” ujarnya.
