Infocakrawala.com – Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Andi Sandi menilai ada peluang penyelewengan sarana negara untuk kepentingan tertentu di pemilihan 2024. Keresahan itu muncul usai pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa presiden serta menteri boleh kampanye lalu memihak pada Pilpres kemudian Pemilihan Umum 2024.
Walaupun Jokowi menyatakan kampanye itu boleh diadakan jika tiada menggunakan infrastruktur negara. Sandi masih menilai hal itu akan sulit untuk diawasi.
“Iya saya lebih banyak khawatir itu (ada penyelenggaraan prasarana negara termasuk aparat), akibat kan begini, sangat susah. Contoh protokolernya itu sulit sekali dipisahkan. Apakah ia pejabat negara atau melakukan untuk partai politi tertentu. Itu dari protokolernya belum voorijder (pengawalan dari polisi),” kata Sandi ketika dihubungi, Rabu (24/1/2024).
Menurut Sandi, jikalau kepala negara kemudian menyatakan keberpihakannya maka seluruhnya akan mengikuti. Dalam konteks ini adalah negara yang dimaksud sedang dipimpinnya.
Termasuk berbagai infrastruktur negara yang ada dalam dalamnya. Hal itu yang mana dikhawatirkan akan digunakan untuk kepentingan tertentu terlebih pada pemilihan raya 2024 kali ini.
“Jadi menurut saya kalau kemudian kepala negara berpihak ya tidak cuma kepala negara tuh, negara harus berpihak ke ia dikarenakan infrastruktur negara kan itu bukanlah cuma presiden doang, ada infrastruktur yang lain, yang mana dikhawatirkan kan itu sekarang, semua infrastruktur digunakan untuk kepentingan tertentu,” tandasnya.
Sedangkan untuk menteri, kata Sandi, jikalau memang benar yang mana bersangkutan hendak berkampanye maka menteri yang disebutkan harus melepas semua atribut kementeriannya. Termasuk tidak ada menggunakan sarana apapun dari negara.
Sebab tak dipungkiri memang sebenarnya pada waktu ini beberapa orang menteri pun berasal dari partai kebijakan pemerintah tertentu. Sehingga lagi-lagi pengawasan terhadap bukan adanya pemakaian infrastruktur negara itu akan sangat sulit.
“Ketika beliau (menteri) kampanye tidaklah di kedudukan menteri. Jadi semua sarana negara itu tidaklah ada, cuma sulit sekali kan dilihat sekarang. Mulai dari voorijder terus pengamanannya, kan agak susah dilihatnya,” terangnya.
Sebelumnya, Jokowi menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk memihak serta berkampanye, termasuk bagi manusia Presiden. Hal itu ditegaskan Jokowi ketika ditanya tanggapannya mengenai menteri yang bukan ada hubungan dengan kebijakan pemerintah justru jadi regu sukses.
“Hak demokrasi, hak kebijakan pemerintah setiap orang. Setiap menteri serupa saja, presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak,” kata Jokowi di tempat Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Meski bisa jadi terlibat kampanye, Jokowi menegaskan presiden sekalipun tidak ada boleh menggunakan sarana negara untuk kepentingan kebijakan pemerintah atau kampanye.
“Tapi yang paling penting waktu kampanye bukan boleh menggunakan prasarana negara. Boleh kita ini pejabat masyarakat sekaligus pejabat politik, boleh menteri juga boleh,” kata Jokowi.
Hal senada ditegaskan Jokowi menanggapi pertanyaan bagaimana menegaskan tiada ada konflik kepentingan pejabat negara yang tersebut bergabung kampanye.
“Itu cuma yang tersebut mengatur itu hanya saja tak boleh menggunakan prasarana negara,” katanya lagi.
(Sumber: Suara.com)
