Infocakrawala.com – Menko Maritim kemudian Penanaman Modal Luhut Binsar Panjaitan secara terbuka mendiskusikan tugas baru dari Presiden Joko Widodo untuk mengatur Tim Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (NEPIO).
“Kita akan mempelajarinya. Saya pribadi tak terlalu khawatir dari segi teknologi. Namun, yang digunakan menciptakan saya khawatir adalah bagaimana jikalau terjadi gempa pada area tersebut? Apakah kita sudah ada siap menghadapinya? Bahkan di tempat Jepang, merek juga mengalami kesulitan besar,” ungkap Luhut di dalam Kementerian Koordinator Area Kemaritiman juga Investasi, Ibukota Indonesia Pusat, pada hari Hari Jumat (26/1/2024) lalu.
Ia menambahkan, butuh kedisiplinan tingkat tinggi pada pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).
Meskipun masih mempertimbangkan, ia tidak ada ingin pemerintah dituduh menolak proyek nuklir. Luhut menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap berbagai saran yang digunakan masuk.
“Jepang belaka menghadapi kesulitan meskipun sangat disiplin. Jadi, biarlah masyarakat yang dimaksud menilainya nanti. Jangan dibilang bahwa pemerintah menolak, tidak,” ungkapnya.
“Kami setuju dengan segala sesuatu yang demi kebaikan republik, tetapi kami harus hati-hati pada menilainya kemudian mengambil pelajaran dari pengalaman yang digunakan telah lama kami lalui,” ucapannya lagi.
Sebelumnya, penunjukan Luhut telah lama diatur pada Keputusan Menteri Energi serta Informan Daya Mineral (ESDM) Nomor 250.k/hk.02/mem/2021 tentang Tim Persiapan Pembentukan NEPIO. Tim ini adalah kelompok nasional lintas sektoral yang bertugas mempercepat persiapan dan juga penyelenggaraan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).
Anggota pasukan terdiri dari Ketua Dewan Pengarah Badan Penelitian kemudian Inovasi Nasional (BRIN), Menteri/Kepala Lembaga terkait, anggota Dewan Energi Nasional (DEN) ESDM, serta Ketua Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir (MPTN).
Tim NEPIO bertanggung jawab secara langsung terhadap Presiden pada rangka persiapan serta pelaksanaan pembangunan PLTN. Tim ini diinisiasi untuk memperkuat pencapaian target transisi energi serta emisi nol bersih pada tahun 2060.
(Suber: Suara.com)
