Infocakrawala.com – SURABAYA – Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (Bemnus) Wilayah Jawa Timur menyelenggarakan focus group discussion (FGD) tentang penguatan literasi urusan politik dan juga konsolidasi damai pasca pemilihan 2024 pada Komunitas Coffee Space, Gubeng, Surabaya, Kamis (28/3/2024). Acara yang dimaksud bertajuk Seri Politik ini dihelat pada upaya memutus rantai polarisasi lalu konflik setelahnya pemilu.
FGD dengan tajuk ‘Komitmen Pemuda Dorong Rekonsiliasi kemudian Konsolidasi Damai Pasca Pemilihan Umum 2024’ ini dikemas menjadi dialog interaktif. Hadir sebagai pemateri pada kesempatan itu antara lain Sekretaris Daerah Bemnus Jawa Timur Daming Laisow, Ketua Puskopi Universitas Dr Soetomo Dr Vieta Imelda Cornelis, kemudian Koordinator pemilihan raya Berintegritas Refi Achmad Zuhair.
Dalam penjelasannya, Sekretaris Daerah Bemnus Jawa Timur, Daming Laisow menyatakan bahwa pemuda miliki peran strategis bukanlah belaka sebagai garda depan kontrol demokrasi, tetapi juga sebagai jembatan untuk merawat kerukunan, keutuhan, serta keakraban warga negara. Salah satunya, dengan penguatan literasi urusan politik lalu konsolidasi damai.
“Setelah proses kebijakan pemerintah elektoral bernama pemilu, masyarakat Indonesia dihadapkan pada kemungkinan keterbelahan serta polarisasi. Konflik kebijakan pemerintah dukungan terus meruncing hingga berimbas pada harmonisasi warga negara. Tentu ini pola sosial yang dimaksud berbahaya bagi integrasi bangsa,” terang alumnus hukum Dr Soetomo itu.
“Persis pada titik itu, pemuda, milenial, juga peserta didik mempunyai peran mendesak untuk menjadi perekat keakraban berwarganegara, utamanya sesudah pemilihan 2024. Ruang umum kemudian ruang digital tak sedikit yang tersebut mewartakan narasi perpecahan akibat dukungan politik, pemuda harus tampil untuk meng-counter itu,” sambung Daming.
Menurut Daming, polarisasi pada publik bawah akibat imbas dari konflik kebijakan pemerintah kalangan elite atas. Setelah KPU secara resmi mengumumkan hasil rekapitulasi manual, narasi-narasi propaganda terus muncul di tempat ruang-ruang rakyat hingga maya.
“Meski KPU sebagai lembaga paling legitimate telah terjadi resmi mengumumkan hasil rekapitulasi manual, tetapi ketegangan kebijakan pemerintah justru makin menjadi. Hingga pada saat ini sengketa pemilihan 2024 di proses sidang di dalam MK. Warga dan juga elite mestinya berjuang mendinginkan suasana urusan politik dengan cara menyampaikan narasi menyejukkan,” tutur dia.
“Gugatan sengketa pemilihan umum di dalam MK tentu sesuai dengan prosedur konstitusi. Problemnya, perdebatan tidak ada produktif kemudian cenderung agitatif tak perlu terus diproduksi. Proses pemilihan raya 2024 yang tersebut cukup melelahkan selama dua tahun terakhir mestinya didinginkan dengan narasi keceriaan, penerimaan, serta keharmonisan dari para elite,” imbuhnya.
Sebab itu, Daming menilai rekonsiliasi kebangsaan harus menjadi isu utama yang harus terus disampaikan hari ini. Rekonsiliasi, kata dia, berupaya menempatkan persatuan lalu integritas bangsa dalam menghadapi kepentingan kebijakan pemerintah lima tahunan.
