Infocakrawala.com – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan dirinya akan tetap memperlihatkan netral pada menyikapi dinamika pemilihan 2024.
“Saya sejak awal telah memposisikan diri untuk bersikap netral. Tidak memihak (salah satu pasangan calon),” kata Wapres Ma’ruf ketika ditemui di area Jakarta, Kamis (25/1/2024).
Menurut Ma’ruf, pengumuman yang dimaksud akan ia berikan bagi pasangan calon presiden juga calon delegasi presiden pilihannya, adalah hal yang digunakan sangat rahasia kemudian pribadi.
“Perkara nanti (siapa) pilihan saya, saya akan tuangkan nanti semata pada tanggal 14 Februari (pada hari pemungutan suara). Dan tiada boleh ada yang digunakan tahu,” ujar ia sebagaimana dilansir Antara.
Sementara itu, menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan bahwa orang presiden boleh memihak dan juga boleh mengambil bagian berkampanye, Wapres Ma’ruf mengumumkan bahwa sesuai aturan memang benar boleh.
“Saya kira perihal (pernyataan) Presiden sudah ada jelas ya. Aturannya boleh. Ada pihak yang dimaksud tak setuju, ada yang tersebut setuju, silakan belaka nanti urusannya rakyat hanya (yang menilai),” kata dia.
Ma’ruf juga menyatakan bahwa dirinya tiada mempermasalahkan pernyataan Jokowi, yang mana dinilai berbagai pihak telah dilakukan menyalahi etika politik.
“Tetapi ini bukanlah berarti perbedaan dengan Presiden. Kalau Presiden telah menyatakan seperti itu ya sudah, ya (tetapi) saya memang benar (memilih) tetap memperlihatkan netral,” tutur dia.
Sebelumnya pada Rabu (24/1), Presiden Jokowi mengatakan bahwa presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi kemudian urusan politik yang digunakan membolehkan merekan untuk terlibat kampanye pilpres selama bukan menggunakan sarana negara.
Jokowi menyatakan hal itu untuk menanggapi adanya banyak menteri Kabinet Indonesia Maju yang mana masuk sebagai kelompok sukses untuk mengupayakan pasangan calon presiden juga perwakilan presiden kontestan Pilpres 2024.
“Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri mirip saja, yang mana paling penting presiden itu boleh lho kampanye, boleh lho memihak. Boleh,” kata Jokowi di area Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.
Jokowi menjelaskan bahwa jabatan presiden dan juga menteri merupakan pejabat rakyat sekaligus pejabat politik. Oleh lantaran itu, menurut dia, kampanye merupakan hak demokrasi lalu hak urusan politik setiap warga negara, termasuk presiden kemudian para menteri.
(Sumber: Suara.com)
