Infocakrawala.com – SURABAYA – Dinamika kebijakan pupuk , kapasitas produksi kemudian stok di area tingkat distributor, gudang atau kios pengecer bersubsidi , dan juga alternatif skema subsidi dan juga perlunya perangkat lunak pupuk berimbang bagi petani merupakan pokok-pokok permasalahan yang tersebut dibahas di Focused Group Discussion (FGD) “Ketersediaan Pupuk kemudian Produktivitas Pertanian” yang mana dilaksanakan lembaga riset kebijakan rakyat Nagara Institute dalam Surabaya, Rabu (10/1/2024).
“Tujuan FGD ini adalah mengakomodasi masukan tentang permasalahan ketersediaan pupuk dan juga menyusun formulasi kebijakan untuk perbaikannya,” ujar Direktur Eksekutif Nagara Institute, Akbar Faisal.
Akbar melanjutkan, isu pupuk menjadi sangat krusial akibat beberapa alasan, yakni selalu berulangnya tindakan hukum kelangkaan pupuk yang dikeluhkan petani, kenaikan nilai pangan akhir-akhir ini teristimewa beras, juga perkembangan kondisi pertanian juga pangan global yang dimaksud ditandai dengan gangguan produksi pangan. Lalu juga restriksi ekspor dari negara-negara penghasil pangan, dan juga subsidi pertanian terselubung negara-negara besar untuk melindungi petaninya.
FGD ini dihadiri pejabat pemerintah, pelaku pertanian dan juga sektor penunjang pertanian, akademisi, juga komunitas yang mana relevan dengan isu pangan lalu pertanian. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Sarmuji, juga Direktur Jenderal Prasarana serta Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Ali Jamil hadir sebagai perwakilan pemangku kepentingan dari sektor pemerintah.
Selain itu, mewakili kalangan pelaku usaha, akademisi, dan juga pengamat hadir Ketua DPD HKTI Provinsi Jawa Timur Ony Anwar, Senior Project Manager Advokasi Publik PT Pupuk Indonesia (Persero) Yana Nurahmad Haerudin, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Profesor Mangku Purnomo, serta pengamatan pertanian Khudori.
Dalam konteks kegiatan ekonomi kebijakan pemerintah Indonesia, isu ini juga telah lama mengemuka pada debat calon presiden pemilihan 2024 perdana pada 12 Desember 2023 lalu. Oleh akibat itu, imbuh Akbar, pemerintahan baru yang digunakan akan terbentuk pada 2024 mendatang harus memberi solusi berhadapan dengan permasalahan distribusi pupuk untuk memperkuat kedaulatan pangan serta menjamin pencapaian Indonesia Emas 2045.
Dalam diskusi ini mengemuka beberapa poin utama yang tersebut dapat menjadi masukan untuk upaya perbaikan seperti perlunya peninjauan kembali skema alokasi subsidi pupuk yang digunakan sesuai dengan tujuan kebijakan, perbaikan data calon penerima lalu calon lokasi (CPCL) juga penyempurnaan sistem elektronik rencana definitif keinginan kelompok (e-RDKK), perbaikan dan/atau eksplorasi pengembangan skema subsidi melalui alternatif kebijakan.
Peningkatan efisiensi, kapabilitas dan juga skala dunia usaha dari partisipan rantai tata niaga pupuk, perbaikan ketentuan teknis alokasi produksi pupuk untuk menurunkan biaya distribusi juga penyimpanan, serta akomodasi pemanfaatan pupuk organik/majemuk dan juga pertanian berkelanjutan.
(Sumber:SindoNews)
