Infocakrawala.com – Keputusan pemerintah Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan automatic adjusment terhadap anggaran Kementerian juga Lembaga (K/L) pada APBN 2024 dinilai Ekonom Senior Faisal Basri menjadi dilema bagi Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Faisal mendengar bahwa Sri Mulyani tak enak hati untuk menjalankan perintah dengan segera dari Jokowi tersebut.
Asal tahu saja, kebijakan tentang pemblokiran anggaran tertuang pada Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023 tentang Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024. Dimana, masing-masing K/L mesti menyisihkan 5 persen dari total anggaran untuk dialihkan ke kegiatan lain.
“Saya dengar ibu Sri Mulyani enggak mau, enggak mau kayak, ‘saya datang ke Kementerian A potong ya 5 persen. Nanti yang disalahin Bu Sri Mulyani terus kan,” ungkap Faisal di dalam Hotel Manhattan, Kuningan, DKI Jakarta Pusat, Awal Minggu (5/4/2024).
Faisal pun bertanya-tanya kenapa Sri Mulyani mau menjalankan perintah yang disebutkan yang digunakan sifatnya mendadak lalu dijalankan secara tertutup tanpa adanya persetujuan dari K/L.
Seharusnya kata Ekonom INDEF ini yang mana melakukan hal itu adalah Jokowi.
“Jadi Pak Jokowi gentle dong, bilang ke menteri-menterinya gitu, sayang tertutup. Jangan kambing hitamnya Sri Mulyani. Emang Sri Mulyani punya kuasa untuk motong-motong (anggaran 5 persen), kan enggak punya kuasa,” kata Faisal.
Automatic adjusment sendiri adalah penyesuaian anggaran pada rangka merespons dinamika global terhadap aktivitas dunia usaha di dalam di negeri.
Menteri Koordinator Sektor Perekonomian Airlangga Hartarto sendiri mengakui adanya kebijakan ini.
“Nanti itu teknisnya ada macam-macam cara, Bu Menkeu akan menjelaskan, salah satunya Automatic Adjustment,” kata Airlangga.
Airlangga menyatakan dana yang digunakan terkumpul dari kebijakan Automatic Adjustment akan digunakan untuk mempertebal anggaran bantuan sosial (bansos) lalu subsidi pupuk.
Anggaran untuk subsidi pupuk, kata Ketum Partai Golkar ini, juga perlu ditambah lantaran Indonesia sudah ada memasuki musim tanam.
“Kemarin dengan dana yang dimaksud ada Rupiah 26 triliun itu hanya sekali mencakup 5,7 jt petani lalu kita harus menambah 2,5 jt petani juga subsidi pupuk tidak ada boleh lambat. Sehingga Bapak Presiden Jokowi setuju untuk menyetujui ditambahkan subsidi Simbol Rupiah 14 triliun,” ungkapnya.
Kebijakan tentang pemblokiran anggaran tertuang di Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023 tentang Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024. Sehingga, masing-masing K/L mesti menyisihkan 5 persen dari total anggaran untuk dialihkan.
