Infocakrawala.com – JAKARTA – PT Kereta Commuter Indonesia (KAI Commuter) menegaskan bahwa kebijakan kenaikan tarif tiket Kereta Rel Listrik atau KRL Commuter Line Jabodetabek merupakan kebijakan pemerintah. Sehingga, penyesuaian nilai tiket ada di dalam tangan regulator.
Direktur Utama KCI, Asdo Artriviyanto mengatakan, hingga pada waktu ini belum ada kenaikan tarif KRL Commuter Line Jabodetabek. Namun sebagai operator, perusahaan masih menanti langkah pemerintah.
Menurutnya, KCI hanyalah Public Service Obligation (PSO) atau menjalankan tugas pemerintah dengan memberikan layanan kereta terhadap masyarakat. Bila pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menetapkan adanya penyesuaian nilai tiket, maka instruksi yang dimaksud akan dijalankan.
“Itu masih di tempat level regulator, kita kan operator hanya saja jalani saja. kalau secara sistem kita bergabung dari regulator lantaran kita PSO, kalau pemerintah menetapkan kebijakan tarif kita secara IT, kita siapkan dan juga kita siap untuk melakukan itu,” ucap Asdo ketika konferensi pers, DKI Jakarta Pusat, Kamis (11/1/2024).
Asdo menyebut, kenaikan tarif KRL Commuter Line Jabodetabek terjadi pada 2016 lalu. Setelah itu, belum ada penyesuaian lagi hingga awal 2024 ini. Kendati begitu, wacana kenaikan tarif tiket kereta telah berhembus sejak 2020 lalu lalu diperkirakan naik pada 2023 lalu. Kala itu, tarif KRL Jabodetabek diisukan naik Mata Uang Rupiah 2.000 dari Rp3.000 menjadi Rp5.000 untuk 25 km pertama juga untuk tarif lanjutan KRL 10 km berikutnya masih pada hitungan Rp1.000.
Rencana kenaikan tarif KRL dilatarbelakangi besarnya peningkatan tarif operasional Jabodetabek akibat terjadinya inflasi. Hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan komponen biaya yang digunakan dibutuhkan.
“Kita kan terakhir naik pada tahun 2016, sekarang belum ada kenaikan, tapi tunggu tanggal mainnya. Kita ini kan penugasan bahwa pengoperasian ini, artinya kita ini biaya operasi semua ditanggung oleh pemerintah, jadi KCI ini mengoperasikan kereta api pemerintah melalui penugasan, jadi pembiayaannya itu adalah biaya operasi semua baik itu BBM, perawatan sarana prasarana, termasuk pembayaran, plus margin 10 persen itu sistem PSO,” jelas dia.
(Sumber:SindoNews)
