Bisnis  

SP PLN Tegaskan Support Atas Transisi Tenaga dalam May Day 2024

SP PLN Tegaskan Support Atas Transisi Tenaga di May Day 2024

Infocakrawala.com – JAKARTA – Serikat Pekerja (SP) PT PLN (Persero) mengatur apel Hari buruh Internasional alias May Day pada Rabu (1/5). Dalam apel tersebut, SP PLN mengambil tema “Memperkuat Kedudukan BUMN pada Masa Transisi Tenaga untuk Kepentingan Rakyat Indonesia”.

Ketua Umum DPP SP PLN M Abrar Ali mengatakan, serikat pekerja berperan penting pada pengelolaan kebijakan transisi energi pada Indonesia, dengan menjamin bahwa transisi energi dikelola oleh negara. Transisi energi, tegasnya, harus sesuai dengan amanat konstitusi, yaitu tetap memperlihatkan dikuasai oleh negara demi menyediakan energi yang tersebut terjangkau bagi masyarakat.

“Transisi energi harus memperhatikan dampak sosial kegiatan ekonomi juga mempertimbangkan aspek kedaulatan energi, agar tidak ada terjebak pada ketergantungan teknologi lalu utang asing,” tandasnya.

Menurut dia, transisi energi harus dilaksanakan secara hati-hati. Listrik yang tersebut dihasilkan pun tetap memperlihatkan harus terjangkau oleh warga dan juga harus dipastikan agar PLN juga bukan mengalami kesulitan keuangan untuk menjalankan transisi tersebut.

Karena itu, jelas Abrar, transisi energi harus melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, industri, serikat pekerja, rakyat adat, juga rakyat sipil. “Kebijakan juga praktik transisi energi harus meyakinkan akses energi yang mana adil dan juga terjangkau, juga proteksi lingkungan yang digunakan berkelanjutan,” tandasnya.

Terkait dengan itu, Abrar menyatakan bahwa serikat pekerja miliki kedudukan strategis. Serikat pekerja PLN, tegas dia, bukan sekadar memperjuangkan kepentingan buruh, tapi lebih tinggi luas dari itu menjamin hak konstitusional warga negara terkait ketenagalistrikan.

SP PLN, imbuh dia, memperkuat Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmodjo agar ada kepastian bahwa transisi energi menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah, di dalam mana PLN menjadi pelaksana atau operatornya. “Sumber anggaran USD85 miliar harus ditanggungjawabi oleh negara, agar PLN dapat melaksanakan mandatory tersebut,” tutupnya.