Infocakrawala.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, bantuan sosial (bansos) merupakan bagian dari inisiatif Anggaran Pendapatan lalu Belanja Negara (APBN).
“Bansos adalah salah satu elemen di dalam pada APBN, yang dimaksud sudah pernah dibahas sama-sama DPR dan juga diresmikan sebagai Undang-Undang (UU) sebagai bagian dari mekanisme negara,” ujar Sri Mulyani pada konferensi pers Komite Kelancaran Sistem Keuangan (KSSK) di area Ibukota Indonesia pada hari Selasa (30/1/2024).
Bansos masuk pada inisiatif pemeliharaan sosial (perlinsos) yang mana meliputi Inisiatif Keluarga Harapan (PKH) untuk 9,9 jt keluarga penerima faedah (KPM), Kartu Sembako untuk 18,7 jt KPM, serta bantuan dengan segera tunai (BLT) El Nino untuk 18,6 jt KPM.
Selain itu, juga untuk subsidi BBM, listrik, bunga kredit perniagaan rakyat (KUR), hingga bantuan pangan.
Mantan pejabat tinggi bank Planet itu menjelaskan, mekanisme penyaluran bansos dijalankan melalui Kementerian Sosial dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan juga data tambahan dari Badan Kependudukan dan juga Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang mana berfokus pada upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.
“Eksekutor untuk acara seperti PKH lalu Kartu Sembako itu melalui Kementerian Sosial. Kalau bantuan pangan di bentuk beras eksekutornya itu adalah Badan Pangan Nasional (Bapanas),” ujar Menkeu, diambil dari Antara.
Adapun nilai anggaran perlinsos ditingkatkan oleh Kementerian Keuangan. Pagu anggaran perlinsos pada 2023 yaitu sebesar Rp476 triliun, kemudian naik sebesar Rp20,5 triliun menjadi Rp493,5 triliun pada 2024.
“Kenaikan itu dibahas oleh pemerintah dengan DPR lalu ditetapkan pada UU. Jadi, kalau pemerintah menggunakan APBN, itu adalah uang APBN dalam mana sumber serta penggunaannya dibahas serta disetujui oleh DPR,” jelas Sri Mulyani.
Menkeu menyatakan APBN akan terus digunakan sebagai shock absorber untuk melindungi masyarakat, baik dari risiko perlambatan ekonomi global maupun situasi dunia usaha domestik.
Bansos merupakan salah satu intervensi APBN pada upaya menjaga daya beli publik di dalam sedang volatilitas biaya pangan bergejolak.
Meski begitu, Sri Mulyani menyatakan intervensi APBN pada mengendalikan nilai tukar pangan bergejolak tidak ada semata-mata melalui acara bansos. Intervensi juga dilaksanakan melalui anggaran ketahanan pangan, yang tersebut tercatat sebesar Rp104,2 triliun pada tahun lalu lalu Rp114,3 triliun pada tahun ini.
(Sumber: Suara.com)
