Infocakrawala.com – Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD akan membenahi aparat penegak hukum. Hal ini akan dilaksanakan apabila pasangan Ganjar-Mahfud menang dalam Pilpres 2024.
“Kami akan mulai dari aparatnya, sebab kalau hukum tumpul ke menghadapi itu biasanya aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum itu ada pada polisi, Kejaksaan, lalu Pengadilan,” kata Mahfud di keterangan tertoreh yang dimaksud diterima Antara di area Jakarta, hari terakhir pekan (26/1/2024).
Pernyataan itu disampaikan Mahfud di dialog ‘Tabrak Prof’ sama-sama warga Lampung, yang dilakukan khusus untuk mendengarkan aspirasi kemudian keluhan penduduk secara tatap muka.
Di hadapan milenial, gen z, kemudian publik umum yang mana hadir pada acara tersebut, Mahfud tegas mengatakan hukum Indonesia masih tumpul ke melawan namun tajam ke bawah.
“Hukum dalam Indonesia tumpul ke melawan itu artinya terhadap orang-orang penting, terhadap anaknya orang penting, istrinya orang penting, orang yang dimaksud punya uang, orang yang punya kelompok, mafia, itu hukum banyak bukan berjalan,” ujarnya.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyatakan kondisi seperti itu menimbulkan penduduk kecil bukan mendapatkan pengamanan hukum. Terutama dari aparat penegaknya.
“Misalnya secara tiba-tiba beliau hidup di dalam suatu tempat, tiada pernah jual tanah, mendadak tanahnya dijual ke orang lain dengan sertifikat yang tersebut resmi. Itu rakyat tidaklah dilindungi,” kata dia
“Kalau mengadu, diusir katanya ini tidak tanahmu padahal beliau dapat warisan dari nenek moyangnya secara turun menurun,” Mahfud menambahkan.
Lebih lanjut, Mahfud menyampaikan pentingnya upaya menegakkan hukum dengan cara membenahi aparat penegakan secara struktural. Dengan demikian diharapkan hukum tak lagi hanya sekali tumpul ke bawah.
“Nah ini jadi ke atas, harus kita tegakkan secara struktural, tegas peneggakan hukum. Ke bawah akan dilaksanakan proteksi hukum,” kata Mahfud.
Mahfud berharap pesta demokrasi 14 Februari 2024 nanti melahirkan pemimpin yang konsen terhadap keberpihakan hukum Indonesia terhadap rakyat.
“Tentu kita harus bersabar dikarenakan telah berakumulasi begitu besar, tapi kita mulai pada lima tahun ke depan, teristimewa mulai dari jantung masalahnya,” tuturnya. (Antara)
(Sumber: Suara.com)
