Infocakrawala.com – JAKARTA – Analis Kebijakan Kondisi Keuangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani mengatakan ada tiga efek domino imbas kenaikan suku bunga acuan (BI Rate) oleh Bank Indonesia (BI) yang tersebut sekarang ini menjadi 6,25%.
Selain suku bunga acuan, BI pada Rabu (24/4) juga meningkatkan suku bunga deposit facility sebesar 25 bps menjadi 5,50% lalu suku bunga lending facility sebesar 25 bps menjadi 7,00%.
Menurut Ajib, efek domino pertama adalah naiknya ongkos produksi di area sektor usaha, lantaran naiknya suku bunga kredit yang tersebut berimbas pada kenaikan biaya dana. Kenaikan ongkos produksi ini akan menggalakkan kenaikan Harga Pokok Penjualan (HPP).
“Inilah hal pertama yang dimaksud perlu dimitigasi, yaitu timbulnya kenaikan harga dikarenakan kenaikan biaya pokok produksi atau cost push inflation,” ungkap Ajib di keterangannya, Kamis (25/4/2024).
Efek kedua, ujar Ajib, yakni timbulnya tantangan lemahnya daya beli masyarakat. Efek ini timbul dikarenakan makin sedikitnya likuiditas lalu kemungkinan tarif barang yang naik semakin tinggi. “Selain berimbas pada tekanan daya beli masyarakat, pemerintah juga mempunyai ruang fiskal yang tersebut relatif terbatas untuk menopang daya beli publik dengan skema bantuan sosial (bansos),” tuturnya.
Efek domino ketiga, sambung Ajib, adalah pelambatan ekonomi. Sektor Bisnis akan sulit mencapai target perkembangan yang digunakan dipatok pemerintah sebesar 5,2% di dalam tahun 2024. Target peningkatan ini sebelummya didasari tren pertumbuhan ekonomi pascapandemi yang digunakan cukup bagus. Namun faktanya peningkatan ekonomi merosot dimana pada 2022 secara agregat cuma mencapai 5,31% juga tahun 2024 semata-mata mencapai 5,05%.
“Ketika pemerintah memproduksi kebijakan moneter dengan meninggal tingkat suku bunga acuan, semakin bukan mudah mencapai perkembangan perekonomian yang diharapkan,” jelas Ajib lagi.
Oleh sebab itu, Ajib menjelaskan pemerintah perlu menciptakan kegiatan dan juga kebijakan yang tersebut komprehensif juga berorientasi jangka panjang. pemerintahan perlu menghasilkan ekosistem perusahaan dengan nilai tambah yakni agar mampu mengendalikan kenaikan harga dan juga mampu masih pada kisaran 2,5% plus-minus 1%.
“Pemerintah perlu menghasilkan lingkungan usaha yang digunakan berorientasi pada peningkatan nilai tambah, dengan melibatkan semua stakeholder ekonomi yang mana ada. Termasuk untuk sektor pertanian, perkebunan, maritim, energi juga lainnya,” tandasnya.
