Infocakrawala.com – Dulu ada pribadi wartawan yang hari Hari Senin datang sebagai pewarta, hari Rabu datang ke tempat itu lagi sebagai pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat, lalu hari Hari Jumat datang sebagai orang dekat pimpinan sebuah organisasi. Orang itu rela mempertaruhkan profesi buat sesuap nasi. Tapi hasilnya malah jadi obat sakit kepala alias bodrek!
Ada lagi cerita yang digunakan beredar di area kalangan wartawan daerah. Seorang pekerja media lokal menanyakan etika sekelompok oknum yang digunakan mengaku menjadi wartawan dalam sebuah wilayah di dalam Daerah Istimewa Yogyakarta. Oknum yang disebutkan kerap mendatangi lurah ataupun perangkat desa.
Berbekal informasi ‘miring’ yang digunakan ia kantongi, oknum yang disebutkan menyodorkannya sebagai modal pengancaman terhadap lurah desa itu. Oknum wartawan itu bahkan tak perlu repot menunjukkan identitas pers atau surat tugasnya. Lebih parahnya, oknum itu mengaku-aku sebagai wartawan media terkenal padahal menjadi bagiannya semata tidak.
Lantaran merasa terancam, lurah atau perangkat desa yang disebutkan lebih banyak memilih jalan pintas ketimbang aib mereka itu terbongkar. Pada akhirnya, lurah yang disebutkan memberikan amplop tanpa mengonfirmasi apakah orang yang mana ia hadapi adalah wartawan sungguhan atau bukan.
“Sejujurnya mereka tak layak menyandang profesi wartawan profesional,” kata Hudono Ketua Persatuan Wartawan Indonesia DIY menegaskan perihal aksi curang jurnalisme tersebut.
Aksi-aksi culas oknum wartawan itu sebenarnya malah meresahkan rekan seprofesi mereka yang digunakan bersungguh-sungguh mencari berita, menggali kebenarannya, juga menyampaikannya demi kepentingan masyarakat. Oleh lantaran itu, penting bagi pribadi wartawan memahami pentingnya nilai profesi mereka, status hukim media tempat dia bekerja, lalu tanggung jawab terhadap publik.
Untuk menghilangkan praktik wartawan bodrek alias wartawan abal-abal itu, jurnalis diharuskan untuk memahami etik jurnalisme. Salah satunya cara menguji pemahaman etik yang dimaksud melalui Uji Kompetensi Wartawan (UKW).
Sama halnya seperti individu siswa yang tersebut harus lulus Ujian Nasional dahulu -sebelum dihapuskan Mendikbud Nadiem Makarim- untuk sanggup melanjutkan ke jenjang sekolah selanjutnya , individu jurnalis juga harus lulus UKW dahulu untuk menjadi kompeten lalu bisa jadi melangkah jenjang wartawan selanjutnya.
Kode Etik Jurnalisme menjadi material utama untuk menciptakan wartawan yang tersebut profesional. Dalam sebelas pasal yang mana tercantum, tak jarang masih ada beberapa kekeliruan pemahaman dasar jurnalisme di area hidup nyata.
Apalagi kalau sudah ada dihadapkan dengan hal berbau independensi, wartawan nyaris terus-menerus dihadapkan dengan dua persimpangan antara menuruti integritas atau keinginan perusahaan, si penopang kantong.
Lewat UKW inilah wartawan dituntut terampil menggunakan independensinya. Wartawan diharapkan dapat menciptakan karya berita berdasarkan kebenaran demi publik, namun tetap saja menyenangkan perusahaan demi oplah, klik kemudian revenue. Sungguh kerja wartawan semakin sulit di area era digital ini.
Sementara itu, biaya yang dimaksud harus dikeluarkan wartawan untuk menempuh UKW dibilang tak murah. Dewan Pers menyampaikan bahwa perkiraan biayanya mencapai sekitar Simbol Rupiah 1 jt per orang. Nominal ini tentu semata akan menjadi pertimbangan bagi wartawan area yang digunakan upahnya paling tak jauh-jauh amat dari UMR.
Beruntung, celah ini dibaca beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan membantu para wartawan menguji kompetensinya. Pada 18 dan juga Januari 2024 lalu contohnya, BUMN berperan besar membantu 29 wartawan di dalam Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengikuti UKW yang tersebut diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).
Peran BUMN Terhadap Perkembangan Pers
Setidaknya ada tiga BUMN yaitu PT BRI (Persero) Tbk., PT Kereta Api Indonesia (Persero) juga PT PNM mendulang pahala sebagai sponsorship ujian ini. Alhasil, para wartawan di tempat DIY bisa jadi mengikutinya tanpa merogoh kocek sepeser pun.
Kisah seseorang wartawan di tempat menghadapi yang setiap hari berganti profesi itu diceritakan oleh Kepala Dinas Kominfosan Perkotaan Yogyakarta, Ignatius Tri Hastono. Padahal, wartawan sebenarnya bisa saja jadi mitra kerja BUMN yang baik apabila memang benar profesional.
Tri Hastono mengakui bahwa tulisan-tulisan wartawan kompeten ini sangat membantunya dari sisi pemerintahan untuk berbagi informasi ke masyarakat. Kemasan tulisan wartawan itu berbeda dengan pers rilis yang tersebut dibuat bagian Humas kantor.
“Bagi kami, wartawan itu merupakan mitra Humas pada menyampaikan informasi Kepada masyarakat,” ujar Tri Hastono pada waktu membuka UKW PWI di dalam Hotel Forriz Yogyakarta, Kamis (18/1/2024).
Bagusnya, praktik-praktik kerja jurnalisme bodrek telah tak lagi ia temukan di area Daerah Istimewa Yogyakarta, teristimewa sejak diadakan Uji Kompetensi Wartawan.
“Kami merasa ada inovasi positif terkait dengan kualitas wartawan, termasuk pemenuhan kode etik wartawan di tempat di memulai pembangunan relasi dengan sumber berita. Wartawan-wartawan di dalam wilayah DIY umumnya sangat memahami sebagai profesi yang mana terhormat serta kemudian menjaga keberhasilan dengan memenuhi kode etik,” ungkap Tri Hastono.
Di sinilah peran BUMN terhadap profesi wartawan sangat besar. Bukan semata dari segi materiil, tapi perusahaan BUMN memiliki tujuan yang identik dengan wartawan yakni berperan kemudian memberi makna untuk publik.
” Tagline ‘Menciptakan wartawan profesional kemudian berakhlak’ inline (sejalan) dengan kami untuk masih memberi makna pada Indonesia,” kata Daerah Operation Head BRI Yogyakarta Muji Prasetyo Widodo.
Peran PT BRI (Persero) Tbk di perkembangan pers di area Indonesia sebenarnya tidak hal baru. Bank yang dimaksud identik dengan warna biru ini pada bulan Maret 2023 pernah memberikan ruang bagi insan pers untuk mengembangkan kompetensinya melalui lomba penulisan artikel.
Selain itu, PT BRI (Persero) Tbk juga kerap bekerja sebanding dengan media untuk memaksimalkan informasi mengenai perbankan. Saat ini, pemanfaatan media untuk mengenalkan informasi perbankan dijalankan BRI melalui artikel berbasis SEO.
Tak dapat dipungkiri kalau di dalam era digital ini penduduk lebih besar banyak menghabiskan waktunya melalui internet, termasuk mencari informasi tentang perbankan. Di sinilah kreatifitas pers diuji. Bukan cuma perihal kemasan tulisan yang dimaksud ciamik, artikel tentang perbankan pun harus memuat informasi resmi dari pihak terkait di hal ini BRI, sehingga rakyat bisa jadi mencerna berita yang mana kredibel.
Wartawan Bukan Sekadar Watchdog
BUMN melalui Manager Supporting PT PNM Unit Yogyakarta, Muhammad Shofa mengingatkan, wartawan bukan semata-mata bertindak sebagai watchdog alias anjing penjaga, tapi juga harus kreatif.
“(Wartawan) tidak hanya sekali sebagai watchdog yang mana berperan mengawasi, mengingatkan, memberikan kritikan terhadap siapa pun yang dimaksud memimpin, lembaga eksekutif, legislatif, lembaga penegak hukum, dan juga lainnya. Namun, pers juga perlu mengangkat isu-isu yang dimaksud tumbuh pada masyarakat,” kata Shofa yang mana turut hadir pada inisiasi UKW.
Meski bernaung dalam bawah perusahaan milik pemerintah, Shofa juga mengingatkan wartawan mengenai integritas lewat kutipan dari tokoh pers Petrus Kanisius Ojong atau PK Ojong.
“‘Tugas pers bukanlah untuk menjilat penguasa, tapi untuk mencela yang dimaksud sedang berkuasa’. Jargon ini tentu adalah bentuk kasih sayang dari insan pers yang dimaksud menginginkan hal-hal yang mana baik berhadapan dengan negara juga tanah air yang dicintainya,” kata Shofa.
Di sinilah poin indepensi wartawan pada Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik dibuktikan. BUMN melalui PT PNM Unit Yogyakarta mengupayakan pembuktian kritisisme tersebut.
Lulus UKW, Bukti Wartawan Sudah Kompeten
Dari pelaksanaan UKW yang dilaksanakan di dalam DIY, 27 dari 29 wartawan dinyatakan lulus. Dilihat dari prosesnya yang dimaksud cukup panjang dengan 10 poin ujian untuk dan juga kredibilitas pengujinya, manusia wartawan yang lulus UKW mampu dipastikan sudah ada kompeten.
“Jumlah partisipan yang tersebut terdaftar 29 orang, yang dimaksud hadir juga 29 orang. Yang kompeten 27 orang. Sehingga yang dinyatakan belum kompeten adalah 2 orang,” ungkap Amir Machmud NS selaku Ketua PWI Jawa Tengah, hari terakhir pekan (19/1/2024).
Sepuluh poin ujian untuk jenjang wartawan muda meliputi pemahaman Kode Etik dan juga Pedoman Pemberitaan Ramah Anak, Merencanakan Liputan, Rapat Redaksi, Liputan Terjadwal, Wawancara Cegat, Membangun Jejaring, Menulis Berita, Menyunting Berita Sendiri, Wawancara Tatap Muka, hingga Menyiapkan Isi Rubrik.
UKW dilaksanakan untuk tiga jenjang wartawan yakni Muda, Madya dan juga Utama. Dari pelaksanaan UKW PWI bersatu BUMN pada Daerah Istimewa Yogyakarta, seluruh kontestan jenjang Muda juga Madya dinyatakan lulus. Semenrara itu ada dua kontestan jenjang UKW utam yang digunakan belum lulus.
Disebutkan Hudono, ketidaklulusan di UKW bukanlah hal baru mengingat yang digunakan tingkat kesulitan ujian kemudian kesempatan yang mana masih terbuka lebar. Ketidaklulusan juga tidaklah perlu disesali lantaran UKW dapat dihadiri oleh lagi setiap enam bulannya. Namun, ada ketentuan khusus bagi wartawan yang ingin naik jenjang. Misalnya, seseorang wartawan Muda ingin naik jenjang ke Madya, maka harus menjadi wartawan Muda minimal tiga tahun terlebih dahulu sebelum naik jenjang.
Pelaksanaan UKW oleh dibantu BUMN ini turut menunjukkan pentingnya jurnalisme sehat untuk kemaslahatan bersama.
“Kenapa stakeholder (BUMN) dari luar mau membantu kita berkaitan dengan peningkatan SDM wartawan? Hal ini artinya penting, bukanlah bagi kita cuma penting, tapi bagi merek (stakeholder) juga penting,” jelas Firdaus Komar selaku perwakilan Direktorat UKW PWI Pusat pada hari terakhir pekan (19/1/2024).
“Bagaimana dia menginginkan komoditas jurnalistik yang dimaksud dibuat oleh wartawan itu sehat, bagus. Jadi kalau hasil itu berkualitas, terstandar, (dibuat) oleh wartawan yang digunakan kompeten, stakeholder juga merasa senang akibat berita kita itu tidaklah abal-abal,” imbuhnya.
(Sumber: Suara.com)
