Infocakrawala.com – JAKARTA – Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini menyampaikan tata kelola utang negara pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama dua periode sejak 2014 hingga 2024 terlampau serampangan. Akibatnya utang negara mencapai tiga kali lipat berbeda dengan masa pemerintahan Presiden ke-enam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Jadi utang dari Jokowi itu meningkat dari warisan SBY Rp2.600 triliun menjadi Rp8.300 triliun, naik tiga kali lipat. Ini adalah adalah kebijakan yang tersebut serampangan di kebijakan fiskal lalu tak dapat ditolerir,” kata Didik pada diskusi bertajuk “Dilema Kabinet Prabowo pada Bingkai Koalisi Besar” yang digunakan dilaksanakan Universitas Paramadina, Kamis (11/7/2024).
Beban utang yang tersebut telah sangat berat akibat kebijakan keuangan negara yang diadakan Jokowi, akan dirasakan pada ketika pembayarannya. Dimana bukanlah hanya saja utang pokoknya, tapi juga bunga hutangnya yang mana terlanjur tinggi.
“Bayar bunganya itu Rp497 triliun, bunganya tinggi. Itu 10 kali (lipat) dengan tingkat bunga di tempat Jepun serta negara lain. Siapa yang mana menikmati? Investor, orang-orang kaya, dia mengeruk dari pajak masyarakat,” tuturnya.
Pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) itu memandang, seharusnya pada menentukan kebijakan utang pemerintah mempertimbangkan beberapa hal pokok, teristimewa pada segi kemampuan serta juga dampaknya.
“Harus dihitung juga kemampuan membayar, yaitu ekspor kita, cadangan devisa,” jelas Didik.
