Infocakrawala.com – Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI, Gilbert Simanjuntak, menyampaikan Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan juga bergabung menerapkan budaya orang di (ordal). Namun, Anies tak mau mengakuinya lantaran kepentingan pencitraan dalam masa kampanye Pilpres ini.
Budaya ordal ini diterapkan Anies untuk memberikan tempat pada orang-orang yang mana membantunya meraih kemenangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017 seperti kursi komisaris berbagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) hingga Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
“Saya kira tiada kemungkinan besar orang yang tersebut berjasa membantu seseorang berhasil, lalu tak mendapat sesuatu. Masalahnya ada yang mana jujur mengakui, ada yang digunakan beda kata dengan perbuatan (tidak berintegritas),” ujar Gilbert pada waktu dikonfirmasi, Selasa (19/12/2023).
Menurutnya, apabila memang benar mengangkat seseorang duduk pada kedudukan penting seharusnya mengutamakan kualitas. Namun, Anies kata Gilbert, menunjuk ordal yang malah bermasalah.
“Sepanjang menjabat, Anies melakukan pengangkatan ordal seperti itu. Sepatutnya kalau pun diangkat orang tertentu jadi ordal, kualitas diutamakan (meritokrasi) sebab itu jabatan publik,” jelasnya.
Gilbert mengumumkan beberapa orang Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang tersebut diangkat Anies ketika masih jadi Gubernur DKI 2017-2022 lalu malah bekerja di dalam luar wewenangnya. Mereka disebut Gilbert, kerap melakukan intervensi pada kerja Satuan Kerja Gadget Daerah (SKPD).
Padahal, fungsi TGUPP melekat ke Gubernur dan juga cuma boleh memberikan saran terhadap Anies. Karena itu, Gilbert menilai budaya ordal yang dimaksud diterapkan Anies lebih tinggi buruk dari pejabat lainnya.
“Ordal Anies (TGUPP) lebih tinggi parah, mencampuri terlalu terpencil kerja eksekutif. Ada yang digunakan diangkat jadi direksi BUMD tapi kualitasnya jelek,” pungkasnya.
Singgung perihal Ordal
Diberitakan sebelumnya, Calon presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Baswedan menyinggung fenomena ordal (orang dalam) yang mana dinilai merusak tatanan demokrasi di tempat Indonesia.
“Fenomena ordal ini menyebalkan, mau bergabung kesebelasan ordal, jadi guru, ordal, tiket konser, ordal. Hal ini yang tersebut menimbulkan meritokratik tidak ada berjalan, etika luntur, “kata Anies di segmen 4 pembukaan tanya jawab antar kandidat Debat Capres di area kantor KPU RI, Menteng, Ibukota Pusat (12/12/2023).
Menurut Anies, ketika ordal terjadi dalam proses paling puncak, maka rakyat kebanyakan.
“Saya merasakan, beberapa guru komentar, pengangkatan guru membutuhkan ordal, wong di area Ibukota ordal, kenapa kita gak pake ordal? tatanan demokrasi ini menjadi rusak,” ujarnya.
Fenomena ordal ini disampaikan Anies ketika merespon jawaban calon presiden 02 Prabowo Subianto tentang putusan MK yang membolehkan umur calon presiden lalu calon perwakilan dalam bawah usia 40 tahun.
Namun langkah yang dimaksud dianggap melanggar etika akibat menguntungkan salah satu paslon cawapres yang dimaksud usianya belum cukup 40 tahun yaitu Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden Jokowi serta ponakan Ketua MK, lalu pada masa kini Gibran menjadi pasangan Prabowo Subianto pada Pilpres kali ini.
(Sumber: Suara.com)
