Infocakrawala.com – JAKARTA – Indonesia punya prospek menjadi negara maju atau mewujudkan Indonesia Emas 2045. Siapa pun pemimpinnya, perkembangan harus dilanjutkan.
Hal itu menjadi kesimpulan pada Dialog Publik Divisi Humas Polri bertajuk “Perkuat Persatuan Bangsa, Lanjutkan Agenda Pembangunan Nasional Menyongsong Indonesia Emas 2045” yang digunakan diselenggarakan di dalam Hotel Verranda, Kebayoran Baru, DKI Jakarta Selatan, Rabu (29/5/2024).
Kepala Biro Penerangan Warga (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, pasca Pemilihan Umum 2024 dilaksanakan, dihadapkan agenda-agenda konstruksi selanjutnya. Tentu ada harapan juga dinamika.
“Dialog ini akan meningkatkan kekuatan persatuan bangsa untuk menyongsong Indonesia Emas 2045,” kata Trunoyudo membacakan sambutan tercatat Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho.
Sementara itu, mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brojonegoro menyampaikan ada beberapa aturan yang mana harus dilalui Indonesia untuk menjadi negara maju.
Ia mengatakan, income perkapita harus setara 14 ribu – 15 ribu dolar Amerika Serikat, gini ratio dalam bawah 0,3%, serta tingkat kemiskinan 1%. “Kalau income perkapita 15 ribu dolar Negeri Paman Sam tapi ketimpangan tinggi, kemudian tingkat kemiskinan melebihi 2% itu tidak negara maju,” ungkap Bambang.
Dia berpendapat, Indonesia punya kesempatan emas menjadi negara forward seperti dulu diraih Jepun juga Korea Selatan, sebab ada bonus demografi. Persoalannya, bagaimana strategi pemerintah pada memanfaatkan bonus tersebut.
Dirinya menyokong langkah pemerintah melakukan proses pengolahan lebih lanjut sumber daya alam, sehingga memberikan prospek berkembangnya bidang manufaktur sebagaimana dulu diadakan oleh Negeri Matahari Terbit dan juga Korsel.
Namun beliau mengingatkan, jangan berpikir mewujudkan Indonesia Emas itu proyek 5 tahunan, sebab masih 20 tahun lagi. Karena itu, ia menegaskan perlunya kesinambungan pengerjaan siapa pun pemimpinnya.
“Jangan setiap pemimpin baru ingin merombak kebijakan mulai dari awal, ini seolah-olah pemerintah sebelumnya tiada melakukan apapun,” imbuhnya.
