InfoCakrawala.com – Jakarta – Wakil Menteri Komunikasi juga juga Informatika Nezar Patria mengingatkan rakyat terhadap bahaya teknologi kecerdasan artifisial, dalam hal ini deepfake yang dimaksud digunakan berpotensi menyebarkan kekacauan informasi.
"Munculnya deepfake dengan pemakaian generatif AI saya kira sudah terjadi berkontribusi besar terhadap information disorder atau kekacauan informasi," ujar Nezar dalam tempat Jakarta, Selasa.
Nezar mengatakan perkembangan teknologi deepfake yang mana mana kian canggih saat ini mampu memanipulasi informasi dan juga juga menciptakan konten yang mana dimaksud sulit dibedakan antara yang mana mana benar dan juga juga palsu.
Kemampuan generatif AI, kata dia, terutama dalam model bahasa multi-model, memungkinkan manipulasi data lalu informasi dengan tingkat kecanggihan yang mana membahayakan.
Dia mengatakan deepfake dapat menciptakan konten yang dimaksud dimaksud meniru gambar hingga pengumuman menjadi sesuatu yang dimaksud baru.Teknologi ini dinilai menjadi ancaman kritis terhadap ketertiban informasi lalu sering digunakan dalam konteks politik.
Dia menunjukkan adanya video merebak beberapa waktu lalu yang tersebut menunjukkan Presiden Joko Widodo dimanipulasi bisa saja jadi dengan lancar berpidato menggunakan bahasa Mandarin.
"Misalnya Bapak Presiden mampu berbahasa Mandarin dengan sangat lancar, lalu besoknya muncul lagi berbahasa Arab dengan lancar. Itu salah satu bagaimana deepfake mencoba memanipulasi," ujar Nezar.
"Jadi makin lama makin canggih. Sedemikian mengancamnya saya kira generatif AI ini dapat sekadar memporak-porandakan arus informasi yang tersebut mana kita terima," sambung dia.
Meski demikian, Nezar menekankan bahwa teknologi generatif AI juga memberikan manfaat besar dalam berbagai sektor, seperti sektor kesehatan juga transportasi.
Melihat adanya kompleksitas dampak positif lalu juga negatif AI, Nezar mengatakan bahwa pemerintah akan segera menerbitkan Surat Edaran Menteri Komunikasi lalu juga Informatika Panduan Etika Kecerdasan Artifisial.
Surat edaran ini diharapkan dapat menjadi panduan tata kelola penyelenggaraan AI pada masyarakat dengan etis lalu transparan.
"Jadi, pelaku usaha juga pada area situ, penduduk biasa, dari desain, pengembangan, sampai penggunaanya nanti dapat jadi mengacu kepada surat edaran etika kecerdasan artifisial ini," kata dia.
(Sumber: AntaraNews)
